Ade Yasin Cs Dicecar KPK Soal Proyek PUPR dan Barbuk Jual Beli WTP

Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin, usai menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Foto: Deddy Blue/BogorZone)

Diketahui, Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin menjadi tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. Ade diduga menyuap sekitar Rp1,9 miliar ke oknum BPK Perwakilan Jawa Barat agar Pemerintah Kabupaten Bogor bisa kembali mendapat predikat WTP dalam laporan keuangan tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

KPK Tetapkan Delapan Tersangka

Selain Ade Yasin, yang ditetapkan tersangka, KPK juga menetapkan tiga anak buah Bupati Bogor sebagai tersangka pemberi suap, masing-masing Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

Bacaan Lainnya

Begitu juga empat oknum pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Mereka adalah Kasub Auditorat Jawa Barat III Anthon Merdiansyah, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan, Anggota Tim Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.

Penetapan tersangka ini merupakan tindaklanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa-Rabu, 26-27 April 2022.

Saat itu, KPK mengamankan 12 orang dan bukti berupa uang senilai Rp1,024 miliar dengan perincian Rp570 juta berbentuk tunai dan rekening bank berisi dana Rp454 juta.

Akibat perbuatannya, Ade Yasin Cs, tersangka pemberi suap diganjar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan para tersangka penerima suap diganjar, Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ***

Pos terkait