Connect with us

KABUPATEN BOGOR

Hore Tol Bocimi Sudah Bisa Dilalui

Published

on

Bogorzone.com,Ciawi – Kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Raya Ciawi-Sukabumi menjelang hari raya lebaran, dipastikan tidak akan terjadi lagi. Sebab, Tol Bocimi (Bogor, Ciawi, Sukabumi) seksi 1 sepanjang 15,3 KM telah dibukan secara fungsional tanpa tarif pada Jumat (8/6/2018) kemarin siang, tepatnya sejak pukul 13.00 WIB hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri 1439 hijriah.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Kamis (7/6/2018), meninjau kondisi Tol Bocimi Seksi I Ciawi-Cigombong.

“Tol Bocimi seksi I dari Ciawi ke Cigombong dengan panjang sekitar 15,3 km ini akan kita fungsikan mulai besok usai Shalat Jumat. Kondisi jalannya sudah mantap dan tengah penyelesaian pemasangan kelengkapan berupa rambu dan marka jalan. Saat ini progres Seksi I telah mencapai 89%,” kata Menteri Basuki.

Untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, kendaraan yang diperbolehkan melintas, hanya kendaraan pribadi dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Selain itu juga dilakukan pengaturan dimana untuk tanggal 8-14 Juni 2018, tol fungsional diperuntukan bagi kendaraan dari arah Jakarta menuju Sukabumi.

“Sedangkan pada hari Idul Fitri, Jumat-Minggu (15-24 Juni 2018) hanya bisa dilewati kendaraan dari arah sebaliknya,” papar Basuki.

Dengan fungsionalnya ruas tol tersebut, akan signifikan mengurangi waktu tempuh Ciawi-Cigombong dari sekitar 1-2 jam menjadi sekitar 20 menit. Selama fungsional, telah disiapkan tiga pintu tol, yakni di pintu Tol Ciawi, kilometer 6+300 Cimande/Caringin, dan kilometer 15+300 Cijeruk/Cigombong.

“Antisipasi kemacetan dilakukan dimana Pintu Tol Caringin akan dibuka jika kepadatan panjang terjadi di pintu tol Cigombong,” ungkap Menteri PUPR tersebut.

Untuk memberikan kenyamanan, lanjut Basuki, pihak pengelola menyediakan tempat perhentian (rest area) sementara bagi pemudik, yakni di kilometer 10+700 yang dilengkapi parkir kendaraan, toilet, dan mushola.

Pembangunan Tol Bocimi dibagi menjadi empat seksi, antara lain Seksi I Ciawi-Cigombong 15,3 km, Seksi II Cigombong- Cibadak 11,9 km, Seksi III Cibadak-Sukabumi Barat 13,7 km, serta Seksi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur 13 km.  

“Pembangunannya menggunakan dana investasi badan usaha jalan tol (BUJT)  PT Trans Jabar Toll dengan saham mayoritas dimiliki oleh PT Waskita Toll Road dengan nilai investasi sebesar Rp 15,95 triliun,” jelas Basuki.

Kehadiran Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) sepanjang 54 km ini, sambungnya, dapat menjadi jalan alternatif menuju Jawa Barat bagian Selatan, terutama bagi angkutan logistik yang selama ini harus berhadapan dengan kemacetan pada ruas jalan Ciawi-Cigombong-Cicurug-Cibadak.

Tol Bocimi juga akan memangkas jarak dan waktu tempuh Bogor-Sukabumi yang sekitar 67 km bila melalui jalan arteri, dari semula sekitar 5 jam menjadi sekitar 1-2 jam saja.

“Semakin lancarnya konektivitas diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Sukabumi serta mendukung kawasan wisata di selatan Jawa seperti Pelabuhan Ratu,” tukas Menteri Basuki. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KABUPATEN BOGOR

Sekda Lantik Ratusan Pejabat Eselon IV

Published

on

Suasana pelantikan 338 Pejabat Administrasi Pengawas (Eselon IV) di Gedung Tegar Beriman, Selasa (15/4/2018).

Bogorzone.com, Cibinong – Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar melantik 338 Pejabat Administrasi Pengawas (Eselon IV) di Gedung Tegar Beriman, Selasa (15/4/2018). Adang ditemanin Kepala BKPP Dadang Irfan dan Inspektur Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Benny Delyuzar.

Dalam sambutannya, Adang berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah jabatan dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagai wujud komitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik.

“Berikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat merasakan keberadaan Pemerintah, karena posisi kalian berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan peran dan tugas yang berkaitan dengan aspek teknis, perencanaan awal dan kontrol terhadap kinerja pegawai yang berada di dalam tanggung jawab kalian,” ujarnya.

Disamping itu, Adang mengingatkan, dalam kontestasi pilkada yang sedang berlangsung di Kabupaten Bogor, agar para ASN bersikap netral atau tidak berpiihak kepada pasangan calon sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Dirinya juga meminta para pejabat yang dilantik untuk mensosialisasikan aturan ini kepada pegawai di unit kerjanya masing-masing.

 “Prinsipnya jaga netralitas kita sebagai ASN melalui sikap, ucapan, perbuatan maupun tindakan yang mengarah kepada dukungan ke salah satu calon. Saya ingatkan bahwa sudah ada beberapa pejabat maupun staf di lingkup Pemkab Bogor yang sudah diberikan sanksi. Jadi saya minta sekali lagi, untuk jaga netralitas kalian,” tukas Adang. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KABUPATEN BOGOR

Ganti Untung Lahan Tol Bocimi, Warga Cimande Hilir Minta Keadilan

Published

on

Bogorzone.com, Caringin – Warga Kampung Tenggek, RT 01/2, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, meminta keadilan kepada pemerintah. Hal itu terkait adanya dugaan intimidasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembayaran ganti untung lahan Tol Bocimi.

Apid (30), pemilik lahan yang saat ini belum dilakukan ganti untung PUPR mengatakan, pihaknya merasa terintimidasi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Sebab, lahan miliknya seluas 164 meter, dibayar tidak sesuai yang diinginkan.

“Kami minta ganti untung lahan yang terkena pembebasan pembangunan Tol Bocimi sebesar Rp.500 juta. Tapi pihak PUPR hanya akan membayar sebesar Rp.351 juta,” ujarnya kepada Bogorzone.com, Senin (7/5/2018) siang.

Menurutnya, permintaan ganti untung lahan berikut bangunan yang sudah ditempati keluarganya selama puluhan tahun itu, sangat berasalan. Karena, dari awal pembebasan lahan untuk mega proyek tol tersebut, dinilai telah terjadi kejanggalan.

“Masa di satu hamparan lahan yang sama, harga ganti untung kepada pemilik berbeda-beda. Bahkan ada yang lebih tinggi harganya daripada lahan milik kami,” papar Apid.

Selain itu, ketidak adilan yang dilakukan pihak PUPR atau tim pembebasan lahan dari pemerintah, saat pihaknya mengajukan keberatan dengan harga yang sudah ditentukan.

Harusnya, lanjut Apid, baik itu pihak pemerintah desa, kecamatan, kabupaten hingga pemerintah pusat, melakukan musyawarah dengan para pemilik lahan yang keberatan.

“Saat ini ada tiga bidang di Desa Cimande Hilir yang lahannya belum dilakukan pembayaran ganti untung. Semuanya termasuk kami ingin ada perubahan harga ganti untung, sayang nya tidak ada upaya musyawarah, malah melakukan konsinyasi,” ungkapnya.

Apid menegaskan, pihaknya tidak akan menyerah dengan permasalahan tersebut. Terlebih, dari awal pihaknya sudah mengajukan keberatan dengan ganti untung yang diberikan pemerintah.

“Kami sebagai warga awam yang tidak tahu hukum, hanya minta keadilan. Ini lahan kami ko, kenapa harus dipaksa di jual tidak sesuai keinginan. Parahnya lagi, kami diminta untuk keluar dari rumah oleh pihak pengadilan negeri (PN) Cibinong sampai tanggal 9 Mei, sedangkan pembayaran ganti untung belum diterima kami,” tukasnya.

Pantauan di lokasi pembangunan Tol Bocimi, dari ketiga bidang lahan yang belum dibayar ganti untung, masih berdiri kokoh bangunan rumah dan ditempati beberapa kepala keluarga (KK). (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KABUPATEN BOGOR

Ratusan KK Korban Bencana Alam Terima Bantuan Pemkab Bogor

Published

on

BPBD Kabupaten Bogor saat membagikan dana kepada para korban bencana alam dilokasi Mako BPBD Kabupaten Bogor, Rabu (2/5/2018).

Bogorzone.com, Cibinong – Ratusan kepala keluarga (KK) korban bencana alam yang ada di 76 desa di 27 kecamatan se-Kabupaten Bogor, akhirnya sudah menerima bantuan dari
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Informasi yang dihimpun, hujan deras diiringi angin kencang yang menguyur wilayah Kabupaten Bogor, membuat petugas tim reaksi cepat (TRC) BPBD kerja ektra keras. Mereka (Petugas-red) selalu memberikan informasi untuk meningkatkan kewaspadaan pada bencana alam yang sering terjadi diwilayah Bumi Tegar Beriman. 

“Pada saat terjadi korban bencana alam, petugas TRC sudah turun dan membantu memberikan pertolongan pertama untuk meringankan beban mereka (Masyarakat),” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Tb. Sumardi kepada wartawan, usai pembangian dana kepada para korban bencana alam dilokasi Mako BPBD Kabupaten Bogor, Rabu (2/5/2018).

Sumardi menjelaskan, dari hasil pendataan Pemkab Bogor, ada 269 kartu keluarga (KK) dan 3.038 jiwa, rusak berat 84 dan rusak ringan 189 rumah yang diberi secara langsung bantuan uang tunai oleh Pemkab Bogor.

“Kami sudah menyalurkan bantuan kepada para korban bencana alam yang tersebar 27 Kecamatan se-Kabupaten Bogor. Antara lain, Kemang, Cigombong, Leuwisadeng, Leuwiliang, Cibinong, Megamendung, Sukamakmur, Tenjolaya, Caringin, Ciawi, Rumpin, Ciomas, Cisarua, Dramaga, Pamijahan, Citeureuf, Tamansari, Ciampea, Nanggung dan Babakan Madang dan lainnya. Kami bagikan kepada warga secara langsung yang datang ke kantor BPBD Kabupaten Bogor tanpa ada pemotongan,” ujarnya. 

Bantuan yang nilainya bervariasi, kata dia, diterima secara langsung oleh para warga yang terkena bencana alam tanpa ada pemotongan. Total jumlah dana keseluruhan yang dikucurkan oleh Pemkab Bogor.

“Bencana yang mereka alami sangat bermacam-macam musibah, mulai dari angin puting beliung, tanah longsor, rumah rusak ringan hingga berat dan kebakaran yang telah mendapatkannya. Awalnya, kami melakukan pendataan yang dibantu oleh petugas RT/RW lalu Desa/Kelurahan dan petugas Pemerintahan Kecamatan setempat,” jelasnya.

Lebih lanjut Sumardi menambahkan, pemberian bantuan tersebut, sudah sesuai dengan juklak dan juknis petunjuk dari Bupati Bogor Nurhayanti. 

“Semuanya sudah sesuai data yang kami peroleh sesuai dengan koordinasi dari mulai petugas RT sampai petugas Kecamatan. Dan kami tegaskan, semua aturan sudah sesuai petunjuk Pemkab Bogor dan tidak ada pemotongan sama sekali,” tegasnya.

Salah seorang warga yang terkena bencana alam yakni longsor, Bedi Furkoni, warga Kampung Bengkok RT 07 RW 01, Desa Cupayung Girang, Kecamatan Megamendung mengaku, banyak terima kasih kepada Pemkab Bogor yang telah memberikan bantuan kepada para korban bencana alam ini.

“Alhamdulillah, saya mendapatkan bantuan uang dari pemerintah tanpa ada potongan apa pun. Uang ini akan saya pergunakan untuk perbaikan rumah kembali,” ucap dia sambil tersenyum. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
June 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Trending