Connect with us

POLITIK

Alaska : Anggaran untuk THR dan Gaji 13 Ilegal!

Published

on

Bogorzone.com, Bogor – Surat Edaran Kemendagri No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk THR dan Gaji ke-13 merupakan sebuah jebakan betmen kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia.

“Maka kami dari aliansi lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) yang terdiri dari lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) bersama Center for Budget Analysis (CBA) menilai, surat perintah Kemendagri tersebut yang memaksa alokasi APBD untuk THR dan Gaji 13 bisa dianggap sebagai anggaran ilegal karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar undang-undang,” tegas Koordinator Alaska, Adri Zulpianto, kepada Hallobogor.com.

Selain itu, surat perintah Kemendagri tersebut seperti menggali lobang kuburan untuk mengubur kepala daerah yang sudah mengalokasikan anggaran THR dan Gaji 13 PNS. Artinya, ketika kepala daerah mengikuti surat perintah menteri dalam negeri tersebut, maka kepala daerah menjadi target makanan empuk aparat hukum seperti KPK.

“Oleh karena itu, kami dari Alaska, sebelum nasi menjadi bubur, meminta Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan surat tersebut, karenaTHR dan Gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018 supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK,” tandasnya.

Yang kedua, kata Adri, pihaknya meminta Kementerian Keuangan Sri Mulyani untuk segera membatalkan THR dan Gaji 13 ASN dan Honorer di lingkungan pemerintah pusat, karena hal ini hanya menjadi bentuk ketidakadilan bagi ASN di tingkat daerah. Di mana anggaran THR dan Gaji 13 disediakan oleh pemerintah pusat, sedangkan THR maupun gaji ke- 13 untuk pemerintah daerah alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Jokowi Tolak Jihad KPU, Nawacitq Jadi Nawaduka

Published

on

Bogorzone.com, Bogor – Jokowi menolak usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang eks napi koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg) di pemilu yang akan datang. Praktis penolakan Jokowi ini mendapat respons miring berbagai kalangan.

Sejumlah lembaga menilai, penolakan Jokowi bertentangan terhadap Nawacita yang ingin menciptakan revolusi sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sehingga hal ini menjadikan Nawacita jadi Nawaduka.

“Kami dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) bersama CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada KPU untuk tetap berjihad melawan koruptor dengan cara melarang eks napi korupsi sebagai anggota legislatif,” tegas Koordinator Alaska, Adri Zulpianto, kepada Hallobogor.com.

Diperkirakan, napi koruptor yang akan ikut menjadi caleg 2019 akan semakin banyak dan meningkat. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus pidana korupsi dengan mengalami kerugian negara hingga mencapai Rp1,5 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan 1.298 tersangka kasus korupsi yang mengakibatkan peningkatan kerugian negara mencapai Rp6,5 triliun.

“Kalau mantan napi koruptor tidak dilarang menjadi caleg, maka bisa-bisa partai politik dikuasai oleh mantan para koruptor, yang bukan hanya merusak partai politik tapi juga bisa merusak lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat. Atau tahun 2019, lembaga legislatif bukan lagi sebagai lembaga perwakilan rakyat tapi sudah berubah menjadi lembaga perwakilan koruptor,” papar Adri.

Alasan lain kenapa napi korupsi harus dilarang menjadi caleg, sambung Adri, karena jika dibiarkan mereka jadi caleg merupakan bentuk ketidakadilan bagi caleg miskin. Ditengarai mantan napi korupsi ini masih memiliki harta kekayaan tersembunyi dan melimpah yang bisa mempengaruhi para pemilih.

Pada saat mantan napi korupsi d proses hukum, para penyidik tidak menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada banyak tersangka koruptor. Sehingga, harta tersangka korupsi ini masih masih aman tersimpan untuk modal politik.

“Selain itu, kami menengarai harta kekayaan napi koruptor ini bisa digunakan sebagai modal untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Harta kekayaan ini juga bisa digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka dapat terpilih dibandingkan dengan caleg miskin atau dhuafa,” ujar Adri.

“Dengan demikian, kami dari Alaska menolak mantan napi koruptor menjadi caleg. mereka tidak pantas mewakili rakyat, karena mantan napi ini sudah memiliki dosa besar terhadap masyarakat, dosa besar tersebut diperlihatkan ketika mereka, mencuri uang rakyat dan memiskinkan rakyat,” tandas Adri Zulpianto. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Ini Rahasia Stamina Achmad Ru’yat Tetap Prima Saat Berkampanye

Published

on

banyak mengeluarkan energi baik secara mental maupun fisik termasuk waktu untuk beristirahat, Paslon nomor urut satu Tidak Merasa Lelah.

Bogorzone.com, Bogor – Tahapan kampanye pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor 2018 sudah berjalan selama 80 hari atau hampir tiga bulan. Setiap harinya kecuali hari libur nasional, masing-masing paslon terus blusukan ke berbagai wilayah se-Kota Bogor untuk memaparkan dan meyakinkan masyarakat dengan berbagai program unggulan yang ditawari dan dimilikinya.

Tentunya dengan waktu yang seperti itu, banyak mengeluarkan energi baik secara mental maupun fisik termasuk waktu untuk beristirahat (tidur, red). Namun demikian, hal tersebut tidak membuat stamina paslon nomor urut satu yakni Achmad Ru’yat yang berpasangan dengan Zaenul Mutaqin ini merasa lelah.

Dengan penuh semangat, calon yang diusung oleh PKS, PPP dan Gerindra ini terus melakukan berbagai kegiatan baik berkampanye maupun kegiatan pribadi, mulai dari pagi hari sampai sore bahkan larut malam untuk tiba di rumah.

Ketika ditanya apa rahasia atau kunci dari staminanya, Achmad Ru’yat mengungkapkan setelah dirinya bersama Zaenul Mutaqin ditetapkan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut satu, dirinya merasa bahagia terlebih saat bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan langsung keluhan, keinginan serta harapannya.

“Saya merasa bahagia bisa bersilaturahmi serta hadir di tengah – tengah masyarakat sehingga hal itulah yang membuat saya tidak merasa lelah baik secara mental maupun fisik meskipun waktu untuk beristirahat sangat berkurang,” ucap Achmad Ru’yat usai menyapa warga di Kelurahan Pamoyanan dan Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Senin (7/5/2018).

Achmad Ru’yat mengaku, staminanya tetap prima karena dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya diproduksinya hormon endorphin, di mana hormon ini dikenal sebagai hormon yang berfungsi untuk memperbaiki mood, meningkatkan imunitas, mengurangi stres, serta meningkatkan daya ingat dan konsentrasi sehingga bisa membuat rasa kebahagiaan.

“Munculnya hormon endorphin ini akibat rajin silaturahmi bertemu dengan warga. Jadi harus rajin-rajin silaturahmi, Insya Allah dengan seperti itu ketika kita menjalani tahapan kampanye ini akan terus merasa bahagia,” tegas Achmad Ru’yat.

Sementara, kehadiran Achmad Ru’yat di Kelurahan Pamoyanan dan Kelurahan Empang mendapat sambutan hangat oleh warga. Banyak warga yang menyampaikan keluhan, aspirasi dan harapannya.

Dari sekian banyak wilayah yang telah dikunjungi, hampir semua masyarakat menyampaikan dan membawa kesan yang sama yakni jangan melupakan apa telah disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.

“Warga berharap paslon yang berkunjung jangan hanya datang menjelang pilkada saja, tetapi harus terus hadir setelah proses Pilkada selesai karena setelah terpilih kepala daerah pun harus terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat sehingga antara harapan yang disampaikan masyarakat ditindak lanjuti dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kepala daerah,” ungkap Dadang Irawan selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Empang.

Tidak hanya itu, warga pun mengilustrasikan harapannya dengan sebuah pertanyaan yakni “Naon bedana Pil KB jeung Pilkada” yang artinya jika Pil KB bilamana lupa pasti akan jadi, sedangkan Pilkada jika jadi biasanya lupa.

“Pesan ini tentu menjadi perhatian yang serius dari pasangan RZ untuk merespons dan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” kata Achmad Ru’yat menyikapi pertanyaan warganya. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Gantikan Jaro Ade, Ilham Permana Jabat Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Published

on

Bogorzone.com, Cibinong – Ilham Permana, resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor satu tahun ke depan. Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) tiga Kabupaten Bogor tersebut, menggantikan Ade Ruhendi atau Jaro Ade yang mengundurkan diri menjadi calon Bupati Bogor 2018 nanti.

Ilham Permana dilantik dalam sebuah prosesi Rapat Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan 2014-2019 DPRD Kabupaten Bogor, Senin 26 Maret 2018. Ia bersama dua wakil ketua yang baru bertugas untuk satu tahun ke depan.

Dua orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang baru juga dilantik bersamaan. Yaitu Muhammad Romli (PPP) sebagai Wakil Ketua I menggantikan Ade Munawaroh Yasin yang mengundurkan diri menjadi Calon Bupati Bogor dan M Rizky sebagai Wakil Ketua III (Gerindra) menggantikan Iwan Setiawan yang mengundurkan diri menjadi Calon Wakil Bupati Bogor. Sedangkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Saftariyani (PDIP) masih dalam posisi semula.

Rapat Paripurna Istimewa PAW Sisa Masa Jabatan 2014-2019 DPRD Kabupaten Bogor ini, dihadiri Menteri Perindustrian Perdagangan Airlangga Hartarto, Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsudin, Bupati Bogor Hj. Nurhayanti, Mantan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman, tiga mantan pimpinan DPRD, para Calon Bupati Bogor, Muspida, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Kepala SKPD Pemkab Bogor, Camat, Kades/Lurah, pimpinan partai politik, ormas dan OKP, dan undangan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bogor, Nuradi, mengatakan, proses pemberhentian, pergantian, dan pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor sudah sesuai prosedur dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Yaitu sudah melewati berbagai usulan, rapat Badan Musyawarah DPRD, dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Usai dilantik, Ilham Permana mengatakan, dirinya siap menjalankan fungsi, tugas, dan amanah untuk melanjutkan dan menyukseskan pembangunan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Bogor dan mendukung segala kebijakan Bupati Bogor yang pro rakyat.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi kami yakni legislasi, budgeting, dan controling, kami siap berinergi positif dengan Pemkab Bogor, berkoordinasi secara intens dengan Bupati Bogor dan jajaran agar memiliki pandangan dan persepsi yang sama mengenai pembangunan Kabupaten Bogor ke depan,” ungkapnya.

Disinggung fungsi controling selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor, Ilham menegaskan bahwa DPRD siap menjaga demokrasi secara kondusif.

“Kami yang berasal dari partai politik tentu kami akan mendukung salah satu calon kepala daerah tapi tentu dalam kapasitas kami sebagai kader partai politik. Dalam kapasitas sebagai wakil rakyat, kami akan menegakkan demokrasi, menjunjung netralitas, agar kontestasi Pilkada di Kabupaten Bogor berjalan dengan aman dan lancar sesuai yang diharapkan banyak pihak,” tegasnya.

Sementara, Bupati Bogor Hj. Nurhayanti mengatakan dengan telah dilaksanakannya sumpah janji dan telah terisi kembali para pimpinan DPRD tentunya tugas-tugas DPRD akan terselenggara sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

“Kepada mantan Ketua DPRD Ade Ruhandi/Jaro Ade, mantan Wakil Ketua DPRD Ade Munawaroh Yasin, dan mantan Ketua DPRD Iwan Setiawan kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsihnya atas penyelenggaran dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor,” tukasnya. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
June 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Trending