Connect with us

KABUPATEN BOGOR

Terkait Bankeu, Janji Bupati Hanya Angin Surga

Published

on

Bogorzone.com, Megamendung – Warga selatan Kabupaten Bogor, tagih janji bupati yang akan mengucurkan dana bantuan keuangan (Bankeu) untuk membuka akses jalan lingkar utara. Sebab, hingga saat ini Bankeu yang dijanjikan Bupati Bogor, Nurhayanti hanya angin surga.

Sebelumnya, bupati pernah menjanjikan akan mencairkan Bankeu untuk empat desa yang ada di Kecamatan Megamendung, yakni Desa Pasir Angin, Cipayung Datar, Cipayung Girang dan Megamendung sebesar Rp.1 miliar pada akhir 2017 lalu. Namun, dana yang diperuntukkan untuk membuka akses jalan lingkar utara sebagai jalan alternatif menuju kawasan wisata Puncak Cisarua itu, hingga saat ini belum juga diterima semua desa.

Parahnya lagi, saat melaksanakan launching pelayanan Paten online di Kecamatan Megamendung, Bupati Bogor, Nurhayanti enggan memberikan komentar apapun terkait Bankeu tersebut dan terkesan menghindar dari pertanyaan awak media.

Sementara, warga di empat desa yang sudah bersusah payah membuka akses jalan lingkar, sangat berharap Bankeu yang sudah dijanjikan itu cair secepatnya agar bisa dilakukan pembangunan.

“Katanya sebelum Natal dan tahun baru 2017, Bankeu sudah turun dan pembangunan jalan lingkar bisa dikerjakan. Tapi sampai sekarang malah tidak ada kejelasan, jangan sampai bupati hanya memberikan angin surga saja kepada warga,” ujar Endu, warga Desa Cipayung Datar kepada Bogorzone.com.

Endu pun merasa kasihan dengan para kepala desa yang sudah melakukan pembangunan, seperti membangun tembok penahan tanah (TPT) disetiap titik jalan yang berada diatas tebing agar tidak terjadi longsor maupun pembangunan lainnya.

“Karena dijanjikan dana bantuan cair secepatnya, jadi para kepala desa ngutang dulu bahan material. Kasihan para kepala desa, jadi korban,” paparnya.

Para kepala desa yang wilayahnya dilintasi pembangunan jalan lingkar utara, membenarkan adanya pembangunan jalan yang dikerjakan warga dengan cara mengutang bahan material ke toko bangunan di wilayahnya.

“Saya pusing, ditagih terus sama pemilik toko bangunan karena belum bayar bahan material. Tahu dana Bankeu tidak jelas seperti ini, mana mungkin saya mau ngutang dulu bahan material,” kesal salah seorang kepala desa.

Kepala UPT Jalan dan Jembatan, Eko Sulistianto mengaku, pihaknya sedang berupaya agar dana Bankeu untuk membangun akses jalan lingkar utara itu, segera ada kepastian pencairan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Informasinya sih kenapa dana Bankeu tidak cair di tahun 2017, karena ada desa yang menerima dana bantuan sama, tapi ada masalah. Akhirnya, berimbas kepada pencairan Bankeu ke empat desa itu,” jelasnya.

Eko menambahkan, untuk membuka akses jalan alternatif lingkar utara yang memiliki panjang sekitar 5,8 kilo meter dengan lebar kurang lebih 5 meter, pihaknya mengajukan Bankeu sebesar Rp.6,5 miliar.

“Setiap desa berbeda menerima bantuannya, itu dilihat dari panjang jalan yang akan dibangun. Saya sih berharap secepatnya Bankeu cair agar pembangunan bisa dilaksanakan,” tukasnya. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KABUPATEN BOGOR

Tahun Ini, Pemkab Bogor Tidak akan Perbaiki Jalan Cikopo Selatan

Published

on

Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan.

Bogorzone.com, Ciawi– Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan rusak berat di beberapa titik. Tahun 2018 ini kondisinya akan semakin parah karena jalan alternatif nomor satu dari kawasan Gadog menuju kawasan Puncak ini tidak terkena program perawatan. Demikian dikatakan Kepala UPT PUPR Wilayah Ciawi, Eko Sulistianto.

Menurut Eko, tidak teralokasikannya biaya perawatan untuk ruas Jalan Cikopo Selatan karena adanya pemangkasan atau pengurangan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Bogor serta pemerintah pusat, dan berdampak terhadap buruknya infrastruktur di Kabupaten Bogor.

“Kami juga turut prihatin jika melihat dan merasakan kondisi Jalan Cikopo Selatan yang mengalami rusak berat. Kalau pemerintah mengalokasikan dana untuk perawatan untuk jalan tersebut, akan kami lakukan perawatan. Tetapi, tahun 2018 ini biaya untuk perawatan Jalan Cikopo Selatan tidak ada,” tandas Eko.

Untuk perbaikan ruas jalan itu, lanjut dia, Pemkab Bogor akan memperbaikinya melalui program reguler secara bertahap. “Oleh dana perawatan tidak akan tersentuh, namun pemerintah menangani jalan itu secara bertahap. Tiap satu tahun sepanjang 2 kilometer akan dibeton melalui pemenang tender,” imbuhnya.

Akibat kebijakan tersebut, para pengendara dan masyarakat merasa kecewa. Padahal Jalan Cikopo Selatan merupakan jalur alternatif pengurai kemacetan di Jalan Raya Puncak dan kerap dilintasi wisatawan. “Kebijakan itu sangat tidak tepat, ini merupakan kawasan wisata yang memerlukan kenyamanan. Selain itu, kontribusi dari dunia pariwisata kepada Pemkab Bogor cukup besar. Dengan demikian, Pemkab Bogor seharusnya memperhatikan dan mempertahankan kondisi Jalan Cikopo Selatan tetap baik,” kata Iwan Darmawan, salah seorang pengusaha di kawasan Megamendung. (dang)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KABUPATEN BOGOR

Nike Stop Produksi Dibantah Kemenperin dan API, Ketum SPM : Jangan Ngomong Kalau Gak Punya Data!

Published

on

Ribuan buruh pabrik sepatu Nike di kawasan Jabodetabek terancam terkena PHK masal dan termiskinkan lantaran beberapa pabrik Nike bakal stop produksi.

Bogorzone.com, Bogor – Ribuan buruh pabrik sepatu Nike di kawasan Jabodetabek terancam terkena PHK masal dan termiskinkan lantaran beberapa pabrik Nike bakal stop produksi. Namun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) membantah kabar tersebut.

Bantahan mereka itu pun direspons tegas Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan. Iwan mengungkapkan, per 12 Oktober 2018 PT Kahoindah Citragarment 2 Bekasi, Jawa Barat, sebagai salah satu pabrik Nike tutup produksi. Alasan yang dikemukan manajemen bahwa Nike mencabut ordernya. Mesin-mesin dipindahkan bertahap ke PT Kahoindah Citragarment Cakung, Jakarta. Para buruh ditawari pindah ke lokasi yang sama.

“Masalahnya, pertama, di Kaho Cakung, produksi sudah berjalan. Berarti sudah ada buruh di sana. Kedua, ternyata buruh yang tidak bersedia pindah malah dipaksa atau dikondisikan untuk mengundurkan diri. Ini masalahnya. Berarti PT Kaho 2 tidak memiliki itikad baik,” tegas Iwan Kusmawan.

Iwan menjelaskan, bahwa rata-rata buruh di PT Kaho 2 sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Order Nike mulai masuk pada 2006. “Berarti para buruh ini sudah memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan maupun Nike. Kenapa mereka sekarang lepas tanggung jawab,” gugat Iwan.

PT Kaho 2 adalah satu dari 18 perusahaan pemasok Nike apparel. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. “Dari 18 pabrik itu ada empat basis SPN. Kami sudah menginvetigasi bahwa Nike memang akan mencabut ordernya. Di PT Kukdong Bekasi dan PT Dong A Decal, sudah ada informasi bahwa Nike akan mencabut ordernya,” tambah Iwan.

Dalam keterangan resminya, sejak dua tahun lalu Nike Indonesia sudah menyampaikan rencana pencabutan ordernya. “Artinya, BWI ILO, sebagai salah satu auditor buyer tahu hal ini. Pemerintah pun tahu rencana Nike. Tapi mereka diam dan pura-pura tidak tahu,” tegas Iwan.

Iwan menandaskan bahwa pencabutan order Nike akan berdampak buruk bagi buruh dan keluarganya. “Dari empat pabrik basis SPN, lebih dari 8.000 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan. Kalau satu buruh menanggung dua keluarga berarti 24.000 keluarga buruh akan termiskinkan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kemenperin dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) membantah mengenai pencabutan order Nike dari Indonesia. Sementara pihak Nike berkelit mereka akan mencabut ordernya, tapi sekadar memotong rantai produksi.

Menurut Iwan Kusmawan, pemerintah maupun asosiasi pengusaha perlu melakukan langkah-langkah strategis. “Menurut kami, harus ada upaya melakukan verifikasi ke lapangan. Terus pemerintah akan berbuat apa untuk melindungi pekerja,” tukasnya.

Menurut Iwan investigasinya dapat dipertanggungjawabkan karena menerima informasi langsung dari pekerja. “Jangan asal bicara tanpa data. Ini soal pekerjaan. Soal hidup dan mati keluarga pekerja. Kami punya banyak saksi dan korban,” tantang Iwan.

Dalam waktu dekat, SPN akan melakukan protes dan unjuk rasa serentak. “Kami akan segera melakukan aksi unjuk rasa dan menggalang solidaritas dalam negeri dan internasional. Kami akan menuntut tanggung jawab pemerintah, asosiasi pertekstilan dan Nike,” pungkas Iwan. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KABUPATEN BOGOR

Jalan Cikopo Selatan Tidak akan Dirawat Pemkab Bogor

Published

on

Bogorzone.com, Ciawi – Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan, yang kondisinya mengalami rusak berat, dipastikan kerusakannya ditahun 2018 ini akan semakin parah. Hal ini dikarenakan, jalan alternativ nomor satu menuju kawasan Puncak ini, tidak terkena program perawatan. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala UPT. PUPR, Wilayah Ciawi, Eko Sukistianto SE.

Tidak tealokasinya biaya perawatan untuk ruas jalan Cikopo Selatan, berkaitan adanya pemangkasan atau pengurangan dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan berdampak terhadap buruknya infrastruktur di Kabupaten Bogor.

“Kita juga turut prihatin jika melihat dan merasakan kondisi jalan Cikopo Selatan yang mengalami rusak berat. Kalau pemerintah mengalokasikan dana untuk perawatan untuk jalan tersebut, akan kita lakukan perawatan. Tetapi, ditahun 2018 ini biaya untuk perawatan jalan Cikopo Selatan, tidak ada,” tandas Eko.

Untuk perbaikan ruas jalan itu, lanjut dia, pemkab Bogor akan memperbaikinya melalui reguler secara bertahap. “Oleh dana perawatan tidak akan tersentuh, namun pemerintah menangani jalan itu secara bertahap. Tiap satu tahun sepanjang 2 kilo meter akan dibeton melalui pemenang tender,” imbunya.

Akibat kebijakan tersebut, para pengendara dan masyarakat merasa kecewa. Hal ini dikarenakan, ruas jalan Cikopo Selatan, merupakan jalur alternativ pengurai kemacetan di jalan raya Puncak, yang pengendaranya mayoritas para wisatawan. “Kebijakan itu sangat tidak tepat, ini merupakan kawasan wisata yang memerlukan kenyamanan. Selain itu, kontribusi dari dunia pariwisata kepada pemkab Bogor cukup besar. Dengan demikian, pemkab Bogor seharusnya memperhatikan dan mempertahankan kondisi jalan Cikopo Selatan tetap baik,” kata Iwan Darmawan Se, salah seorang pengusaha di kawasan Megamendung. (dang)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
January 2018
M T W T F S S
« Dec   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Trending