Connect with us

KABUPATEN BOGOR

Sengketa Lahan Garapan di Megamendung Berlanjut

Published

on

Bogorzone.com, Megamendung – Sengketa lahan garapan antara Hendrikus dengan H. Beny, di lokasi tiga desa, yakni Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja dan Desa Cipayung Girang serta Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, belum ada penyelesaian. Sebab, saat dilakukan pertemuan yang di inisiasi Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), selaku penerima kuasa dari Hendrikus, di Wisma Arga Muncar, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kamis (14/12/2017), H. Beny yang dianggap telah melakukan penyerobotan lahan garapan tersebut, tidak hadir.

Sehingga, pertemuan yang dihadiri Babinmas, Babinsa Cipayung Girang serta RW, RT dan perwakilan warga di dua desa itu, tidak membuahkan hasil apapun.

Ketua LMPI Bogor Raya, Bambang Rastiantoro mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Hendrikus selaku klain nya, lahan yang saat ini diserobot H. Bery seluas 12 hektar dibeli dari warga bernama Ma’mun.

“Itu dibeli dari Ma’mun sekitar sepuluh tahun lalu. Bukti lain yang menguatkan lahan itu milik Hendrikus, karena sudah keluar bukti surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS),” ujarnya kepada Bogorzone.com usai pertemuan di Wisma Arga Muncar.

Bambang pun menyayangkan dengan ketidakhadiran H. Bery saat dilaksanakan musyawarah tersebut. Padahal adanya pertemuan ini, diharapkan permasalahan lahan garapan yang sudah lama terjadi antara klain nya dengan H. Bery bisa segera selesai.

“Kami akan lakukan class action dan meminta pihak kecamatan atau Muspika Megamendung, turun tangan dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan ini,” tegasnya.

Sementara, Muhamad Romi, Ketua RW 01 Desa Megamendung menjelaskan, untuk masalah sengketa lahan yang sedang terjadi antara Hendrikus dengan H. Bery, pihaknya maupun warga tidak mengetahui apapun.

Namun, sambungnya, saat ini di lokasi lahan yang sengketa, sedang dibangun kavling. Selain itu, H. Bery juga sudah membangun pondok pesantren di lahan tersebut.

“Izin dari warga saja untuk pembangunan kavling tidak ada. Kecuali kalau pembangunan pondok pesantren, kami mengetahuinya,” tukas Romi. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KABUPATEN BOGOR

Tahun Ini, Pemkab Bogor Tidak akan Perbaiki Jalan Cikopo Selatan

Published

on

Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan.

Bogorzone.com, Ciawi– Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan rusak berat di beberapa titik. Tahun 2018 ini kondisinya akan semakin parah karena jalan alternatif nomor satu dari kawasan Gadog menuju kawasan Puncak ini tidak terkena program perawatan. Demikian dikatakan Kepala UPT PUPR Wilayah Ciawi, Eko Sulistianto.

Menurut Eko, tidak teralokasikannya biaya perawatan untuk ruas Jalan Cikopo Selatan karena adanya pemangkasan atau pengurangan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Bogor serta pemerintah pusat, dan berdampak terhadap buruknya infrastruktur di Kabupaten Bogor.

“Kami juga turut prihatin jika melihat dan merasakan kondisi Jalan Cikopo Selatan yang mengalami rusak berat. Kalau pemerintah mengalokasikan dana untuk perawatan untuk jalan tersebut, akan kami lakukan perawatan. Tetapi, tahun 2018 ini biaya untuk perawatan Jalan Cikopo Selatan tidak ada,” tandas Eko.

Untuk perbaikan ruas jalan itu, lanjut dia, Pemkab Bogor akan memperbaikinya melalui program reguler secara bertahap. “Oleh dana perawatan tidak akan tersentuh, namun pemerintah menangani jalan itu secara bertahap. Tiap satu tahun sepanjang 2 kilometer akan dibeton melalui pemenang tender,” imbuhnya.

Akibat kebijakan tersebut, para pengendara dan masyarakat merasa kecewa. Padahal Jalan Cikopo Selatan merupakan jalur alternatif pengurai kemacetan di Jalan Raya Puncak dan kerap dilintasi wisatawan. “Kebijakan itu sangat tidak tepat, ini merupakan kawasan wisata yang memerlukan kenyamanan. Selain itu, kontribusi dari dunia pariwisata kepada Pemkab Bogor cukup besar. Dengan demikian, Pemkab Bogor seharusnya memperhatikan dan mempertahankan kondisi Jalan Cikopo Selatan tetap baik,” kata Iwan Darmawan, salah seorang pengusaha di kawasan Megamendung. (dang)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KABUPATEN BOGOR

Nike Stop Produksi Dibantah Kemenperin dan API, Ketum SPM : Jangan Ngomong Kalau Gak Punya Data!

Published

on

Ribuan buruh pabrik sepatu Nike di kawasan Jabodetabek terancam terkena PHK masal dan termiskinkan lantaran beberapa pabrik Nike bakal stop produksi.

Bogorzone.com, Bogor – Ribuan buruh pabrik sepatu Nike di kawasan Jabodetabek terancam terkena PHK masal dan termiskinkan lantaran beberapa pabrik Nike bakal stop produksi. Namun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) membantah kabar tersebut.

Bantahan mereka itu pun direspons tegas Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan. Iwan mengungkapkan, per 12 Oktober 2018 PT Kahoindah Citragarment 2 Bekasi, Jawa Barat, sebagai salah satu pabrik Nike tutup produksi. Alasan yang dikemukan manajemen bahwa Nike mencabut ordernya. Mesin-mesin dipindahkan bertahap ke PT Kahoindah Citragarment Cakung, Jakarta. Para buruh ditawari pindah ke lokasi yang sama.

“Masalahnya, pertama, di Kaho Cakung, produksi sudah berjalan. Berarti sudah ada buruh di sana. Kedua, ternyata buruh yang tidak bersedia pindah malah dipaksa atau dikondisikan untuk mengundurkan diri. Ini masalahnya. Berarti PT Kaho 2 tidak memiliki itikad baik,” tegas Iwan Kusmawan.

Iwan menjelaskan, bahwa rata-rata buruh di PT Kaho 2 sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Order Nike mulai masuk pada 2006. “Berarti para buruh ini sudah memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan maupun Nike. Kenapa mereka sekarang lepas tanggung jawab,” gugat Iwan.

PT Kaho 2 adalah satu dari 18 perusahaan pemasok Nike apparel. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. “Dari 18 pabrik itu ada empat basis SPN. Kami sudah menginvetigasi bahwa Nike memang akan mencabut ordernya. Di PT Kukdong Bekasi dan PT Dong A Decal, sudah ada informasi bahwa Nike akan mencabut ordernya,” tambah Iwan.

Dalam keterangan resminya, sejak dua tahun lalu Nike Indonesia sudah menyampaikan rencana pencabutan ordernya. “Artinya, BWI ILO, sebagai salah satu auditor buyer tahu hal ini. Pemerintah pun tahu rencana Nike. Tapi mereka diam dan pura-pura tidak tahu,” tegas Iwan.

Iwan menandaskan bahwa pencabutan order Nike akan berdampak buruk bagi buruh dan keluarganya. “Dari empat pabrik basis SPN, lebih dari 8.000 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan. Kalau satu buruh menanggung dua keluarga berarti 24.000 keluarga buruh akan termiskinkan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kemenperin dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) membantah mengenai pencabutan order Nike dari Indonesia. Sementara pihak Nike berkelit mereka akan mencabut ordernya, tapi sekadar memotong rantai produksi.

Menurut Iwan Kusmawan, pemerintah maupun asosiasi pengusaha perlu melakukan langkah-langkah strategis. “Menurut kami, harus ada upaya melakukan verifikasi ke lapangan. Terus pemerintah akan berbuat apa untuk melindungi pekerja,” tukasnya.

Menurut Iwan investigasinya dapat dipertanggungjawabkan karena menerima informasi langsung dari pekerja. “Jangan asal bicara tanpa data. Ini soal pekerjaan. Soal hidup dan mati keluarga pekerja. Kami punya banyak saksi dan korban,” tantang Iwan.

Dalam waktu dekat, SPN akan melakukan protes dan unjuk rasa serentak. “Kami akan segera melakukan aksi unjuk rasa dan menggalang solidaritas dalam negeri dan internasional. Kami akan menuntut tanggung jawab pemerintah, asosiasi pertekstilan dan Nike,” pungkas Iwan. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KABUPATEN BOGOR

Jalan Cikopo Selatan Tidak akan Dirawat Pemkab Bogor

Published

on

Bogorzone.com, Ciawi – Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan, yang kondisinya mengalami rusak berat, dipastikan kerusakannya ditahun 2018 ini akan semakin parah. Hal ini dikarenakan, jalan alternativ nomor satu menuju kawasan Puncak ini, tidak terkena program perawatan. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala UPT. PUPR, Wilayah Ciawi, Eko Sukistianto SE.

Tidak tealokasinya biaya perawatan untuk ruas jalan Cikopo Selatan, berkaitan adanya pemangkasan atau pengurangan dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan berdampak terhadap buruknya infrastruktur di Kabupaten Bogor.

“Kita juga turut prihatin jika melihat dan merasakan kondisi jalan Cikopo Selatan yang mengalami rusak berat. Kalau pemerintah mengalokasikan dana untuk perawatan untuk jalan tersebut, akan kita lakukan perawatan. Tetapi, ditahun 2018 ini biaya untuk perawatan jalan Cikopo Selatan, tidak ada,” tandas Eko.

Untuk perbaikan ruas jalan itu, lanjut dia, pemkab Bogor akan memperbaikinya melalui reguler secara bertahap. “Oleh dana perawatan tidak akan tersentuh, namun pemerintah menangani jalan itu secara bertahap. Tiap satu tahun sepanjang 2 kilo meter akan dibeton melalui pemenang tender,” imbunya.

Akibat kebijakan tersebut, para pengendara dan masyarakat merasa kecewa. Hal ini dikarenakan, ruas jalan Cikopo Selatan, merupakan jalur alternativ pengurai kemacetan di jalan raya Puncak, yang pengendaranya mayoritas para wisatawan. “Kebijakan itu sangat tidak tepat, ini merupakan kawasan wisata yang memerlukan kenyamanan. Selain itu, kontribusi dari dunia pariwisata kepada pemkab Bogor cukup besar. Dengan demikian, pemkab Bogor seharusnya memperhatikan dan mempertahankan kondisi jalan Cikopo Selatan tetap baik,” kata Iwan Darmawan Se, salah seorang pengusaha di kawasan Megamendung. (dang)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
December 2017
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Trending