Connect with us

KABUPATEN BOGOR

Disdik Klaim Lahan SDN Ciherang Pondok Aset Pemda

Published

on

Bogorzone.com, Caringin – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor tegaskan, lahan yang kini ditempati SDN Ciherang Pondok, di Kampung Limusnunggal, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, mengklaim lahan yang digugat warga merupakan aset pemerintah daerah (Pemda).

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras Disdik Kabupaten Bogor, Deddy Syarifudin mengungkap, setelah dilakukan pengecekan riwayat tanahnya, lahan itu merupakan milik Pemkab Bogor. Tercatat sejak tahun 1992.

“Datanya juga sudah diakurkan dengan Pemerintah desa setempat,” ucapnya.

Kabid Pembinaan SD Disdik Kabupaten Bogor, Anwar Anggana mengungkapkan, agar tidak lagi terjadi persoalan serupa, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, seorang ahli waris mengaku sebagai pemilik lahan yang ditempati SDN Ciherang pondok di Kampung Limusnunggal RT 01/05 Desa Ciherangpondok, Kecamatan Caringin.

Owi Kodir, warga Kampung Babakan RT 02/04 Desa Ciherangpondok menyebut, dirinya merupakan salah satu ahli waris lahan seluas 1.500 m2 yang kini berdiri enam ruang kelas belajar dan satu unit ruang guru/kepala sekolah tersebut.Lahan tersebut milik keluarganya yang bernama Nini Enot istri dari Kakek Mustain.

Menurutnya, untuk ahli waris lahan seluas sekitar 1500 meter persegi itu, bukan hanya dirinya saja. Akan tetapi, ada beberapa keluarganya juga yang menjadi ahli waris. “Saya ingin ada penyelesaian dari pihak Pemkab Bogor, untuk masalah lahan sekolah tersebut,” ujarnya.

Owi mengakui, untuk alat bukti kepemilikan lahan itu milik keluarganya, pihaknya tidak memiliki apapun. Namun, bisa dibuktikan dengan banyaknya saksi yang mengetahui jika lahan itu milik keluarganya.

Kronologis lahan tersebut ditempati SDN Ciherang Pondok, lanjutnya, itu pada saat kepala desa terdahulu. Dan saat itu, tidak ada transaksi jual beli lahan, melainkan pinjam pakai.”Boleh di cek, pihak sekolah atau pemerintah punya bukti apa. Yang saya tahu hanya secarik kertas surat keterangan saja,” tegas Owi.

Ia meminta, Pemkab Bogor melakukan ganti rugi atau membebaskan lahan itu, sehingga tidak ada yang dirugikan.

Sementara Kepala Desa Ciherang Pondok, Aldi Wiharsa membenarkan adanya warga yang menggugat lahan SDN Ciherang Pondok.

Bahkan, tidak hanya satu orang saja yang datang ke desa untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan lahan tersebut, tetapi ada beberapa warga yang mengaku ahli waris.

Sementara, Kepala SDN Ciherangpondok, Romilah mengaku pasrah. Apalagi perihal ini pihaknya hanya memiliki dokumen riwayat tanah yang diterbitkan Pemerintah Desa Ciherangpondok tahun 1992.

Dalam surat keterangan yang ditandatangani Kades Ciherangpondok, Udin Saefudin, dengan Nomor : 34/2008/XII/92 dituliskan bahwa tanah seluas 1.500 m2 yang terletak di Blok 05 Persil No. 250 sejak tahun 1975 dipergunakan oleh SDN Ciherangpondok.

Dijelaskan pula didalamnya bahwa tanah tersebut hasil swadaya murni masyarakat.

“Pihak yang mengaku ahli waris mulai mempermasalahkan status tanah SDN Ciherangpondok pada bulan Juni lalu. Perihal ini sudah saya laporkan ke Pemerintah Desa Ciherangpondok, Pemerintah Kecamatan Caringin dan Dinas Pendidikan melalui UPT Pendidikan Kecamatan Caringin. Bahkan November lalu difasilitasi pemdes dengan ahli waris, namun tidak ada solusi,” tukasnya. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KABUPATEN BOGOR

Tahun Ini, Pemkab Bogor Tidak akan Perbaiki Jalan Cikopo Selatan

Published

on

Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan.

Bogorzone.com, Ciawi– Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan rusak berat di beberapa titik. Tahun 2018 ini kondisinya akan semakin parah karena jalan alternatif nomor satu dari kawasan Gadog menuju kawasan Puncak ini tidak terkena program perawatan. Demikian dikatakan Kepala UPT PUPR Wilayah Ciawi, Eko Sulistianto.

Menurut Eko, tidak teralokasikannya biaya perawatan untuk ruas Jalan Cikopo Selatan karena adanya pemangkasan atau pengurangan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Bogor serta pemerintah pusat, dan berdampak terhadap buruknya infrastruktur di Kabupaten Bogor.

“Kami juga turut prihatin jika melihat dan merasakan kondisi Jalan Cikopo Selatan yang mengalami rusak berat. Kalau pemerintah mengalokasikan dana untuk perawatan untuk jalan tersebut, akan kami lakukan perawatan. Tetapi, tahun 2018 ini biaya untuk perawatan Jalan Cikopo Selatan tidak ada,” tandas Eko.

Untuk perbaikan ruas jalan itu, lanjut dia, Pemkab Bogor akan memperbaikinya melalui program reguler secara bertahap. “Oleh dana perawatan tidak akan tersentuh, namun pemerintah menangani jalan itu secara bertahap. Tiap satu tahun sepanjang 2 kilometer akan dibeton melalui pemenang tender,” imbuhnya.

Akibat kebijakan tersebut, para pengendara dan masyarakat merasa kecewa. Padahal Jalan Cikopo Selatan merupakan jalur alternatif pengurai kemacetan di Jalan Raya Puncak dan kerap dilintasi wisatawan. “Kebijakan itu sangat tidak tepat, ini merupakan kawasan wisata yang memerlukan kenyamanan. Selain itu, kontribusi dari dunia pariwisata kepada Pemkab Bogor cukup besar. Dengan demikian, Pemkab Bogor seharusnya memperhatikan dan mempertahankan kondisi Jalan Cikopo Selatan tetap baik,” kata Iwan Darmawan, salah seorang pengusaha di kawasan Megamendung. (dang)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KABUPATEN BOGOR

Nike Stop Produksi Dibantah Kemenperin dan API, Ketum SPM : Jangan Ngomong Kalau Gak Punya Data!

Published

on

Ribuan buruh pabrik sepatu Nike di kawasan Jabodetabek terancam terkena PHK masal dan termiskinkan lantaran beberapa pabrik Nike bakal stop produksi.

Bogorzone.com, Bogor – Ribuan buruh pabrik sepatu Nike di kawasan Jabodetabek terancam terkena PHK masal dan termiskinkan lantaran beberapa pabrik Nike bakal stop produksi. Namun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) membantah kabar tersebut.

Bantahan mereka itu pun direspons tegas Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan. Iwan mengungkapkan, per 12 Oktober 2018 PT Kahoindah Citragarment 2 Bekasi, Jawa Barat, sebagai salah satu pabrik Nike tutup produksi. Alasan yang dikemukan manajemen bahwa Nike mencabut ordernya. Mesin-mesin dipindahkan bertahap ke PT Kahoindah Citragarment Cakung, Jakarta. Para buruh ditawari pindah ke lokasi yang sama.

“Masalahnya, pertama, di Kaho Cakung, produksi sudah berjalan. Berarti sudah ada buruh di sana. Kedua, ternyata buruh yang tidak bersedia pindah malah dipaksa atau dikondisikan untuk mengundurkan diri. Ini masalahnya. Berarti PT Kaho 2 tidak memiliki itikad baik,” tegas Iwan Kusmawan.

Iwan menjelaskan, bahwa rata-rata buruh di PT Kaho 2 sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Order Nike mulai masuk pada 2006. “Berarti para buruh ini sudah memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan maupun Nike. Kenapa mereka sekarang lepas tanggung jawab,” gugat Iwan.

PT Kaho 2 adalah satu dari 18 perusahaan pemasok Nike apparel. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. “Dari 18 pabrik itu ada empat basis SPN. Kami sudah menginvetigasi bahwa Nike memang akan mencabut ordernya. Di PT Kukdong Bekasi dan PT Dong A Decal, sudah ada informasi bahwa Nike akan mencabut ordernya,” tambah Iwan.

Dalam keterangan resminya, sejak dua tahun lalu Nike Indonesia sudah menyampaikan rencana pencabutan ordernya. “Artinya, BWI ILO, sebagai salah satu auditor buyer tahu hal ini. Pemerintah pun tahu rencana Nike. Tapi mereka diam dan pura-pura tidak tahu,” tegas Iwan.

Iwan menandaskan bahwa pencabutan order Nike akan berdampak buruk bagi buruh dan keluarganya. “Dari empat pabrik basis SPN, lebih dari 8.000 ribu buruh terancam kehilangan pekerjaan. Kalau satu buruh menanggung dua keluarga berarti 24.000 keluarga buruh akan termiskinkan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kemenperin dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) membantah mengenai pencabutan order Nike dari Indonesia. Sementara pihak Nike berkelit mereka akan mencabut ordernya, tapi sekadar memotong rantai produksi.

Menurut Iwan Kusmawan, pemerintah maupun asosiasi pengusaha perlu melakukan langkah-langkah strategis. “Menurut kami, harus ada upaya melakukan verifikasi ke lapangan. Terus pemerintah akan berbuat apa untuk melindungi pekerja,” tukasnya.

Menurut Iwan investigasinya dapat dipertanggungjawabkan karena menerima informasi langsung dari pekerja. “Jangan asal bicara tanpa data. Ini soal pekerjaan. Soal hidup dan mati keluarga pekerja. Kami punya banyak saksi dan korban,” tantang Iwan.

Dalam waktu dekat, SPN akan melakukan protes dan unjuk rasa serentak. “Kami akan segera melakukan aksi unjuk rasa dan menggalang solidaritas dalam negeri dan internasional. Kami akan menuntut tanggung jawab pemerintah, asosiasi pertekstilan dan Nike,” pungkas Iwan. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KABUPATEN BOGOR

Jalan Cikopo Selatan Tidak akan Dirawat Pemkab Bogor

Published

on

Bogorzone.com, Ciawi – Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan, yang kondisinya mengalami rusak berat, dipastikan kerusakannya ditahun 2018 ini akan semakin parah. Hal ini dikarenakan, jalan alternativ nomor satu menuju kawasan Puncak ini, tidak terkena program perawatan. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala UPT. PUPR, Wilayah Ciawi, Eko Sukistianto SE.

Tidak tealokasinya biaya perawatan untuk ruas jalan Cikopo Selatan, berkaitan adanya pemangkasan atau pengurangan dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan berdampak terhadap buruknya infrastruktur di Kabupaten Bogor.

“Kita juga turut prihatin jika melihat dan merasakan kondisi jalan Cikopo Selatan yang mengalami rusak berat. Kalau pemerintah mengalokasikan dana untuk perawatan untuk jalan tersebut, akan kita lakukan perawatan. Tetapi, ditahun 2018 ini biaya untuk perawatan jalan Cikopo Selatan, tidak ada,” tandas Eko.

Untuk perbaikan ruas jalan itu, lanjut dia, pemkab Bogor akan memperbaikinya melalui reguler secara bertahap. “Oleh dana perawatan tidak akan tersentuh, namun pemerintah menangani jalan itu secara bertahap. Tiap satu tahun sepanjang 2 kilo meter akan dibeton melalui pemenang tender,” imbunya.

Akibat kebijakan tersebut, para pengendara dan masyarakat merasa kecewa. Hal ini dikarenakan, ruas jalan Cikopo Selatan, merupakan jalur alternativ pengurai kemacetan di jalan raya Puncak, yang pengendaranya mayoritas para wisatawan. “Kebijakan itu sangat tidak tepat, ini merupakan kawasan wisata yang memerlukan kenyamanan. Selain itu, kontribusi dari dunia pariwisata kepada pemkab Bogor cukup besar. Dengan demikian, pemkab Bogor seharusnya memperhatikan dan mempertahankan kondisi jalan Cikopo Selatan tetap baik,” kata Iwan Darmawan Se, salah seorang pengusaha di kawasan Megamendung. (dang)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
December 2017
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Trending