Mulai 31 Oktober Tol BORR Tolak Uang Cash

Bogorzone.com, Bogor – Bagi para pengguna jalan tol sudah saatnya melakukan transaksi pembayaran tiket menggunakan uang elektronik (unik). Pasalnya sejumlah ruas jalan tol mayoritas mulai menerapkan kebijakan pembayaran dengan sistem unik dan tak lagi menerima uang tunai.

Ini pula yang akan diterapkan PT Marga Sarana Jabar (MSJ) sebagai pengelola ruas jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) dari Sentul Barat hingga Kedung Badak, Kota Bogor, yang akan dilanjutkan hingga ke Yasmin dan Salabenda. Mulai tanggal 31 Oktober 2017, transaksi pembayaran tiket tol BORR menggunakan uang elektronik.

“Mulai 31 Oktober 2017 tol BORR tidak lagi melayani pembayaran uang tunai,” kata Direktur Utama PT MSJ Hendro Atmodjo didampingi Dirtek Tita Paulina Purbasari, di sela acara temu pelanggan di Kantor PT MSJ, Sentul Barat, Bogor, Senin (4/9/2017).

Bagi pengemudi yang terlanjur masuk ruas tol BORR namun tak memiliki kartu uang elektronik, maka harus memutar arah. “Makanya sebelum diberlakukan kami berharap masyarakat pengguna jalan tol BORR sudah mengetahuinya,” katanya.

Kartu uang elektronik berikut top-up atau isi ulangnya saat ini mudah diperoleh dan bisa dibeli di lokasi-lokasi penjualan seperti di Bank BNI, BTN, BRI, Mandiri, atau di minimarket. 

“Tol BORR sendiri melayani kartu uang elektronik e-toll card, e-money, Brizzi, B-Link, dan TapCash. Tol BORR sudah ada 12 gardu tol terdiri dari gardu hybrid/reguler, gardu semi otomatis, dan gardu tol otomatis (GTO),” ujarnya.

Menurut Hendro Atmodjo, pemberlakuan uang elektronik ini diharapkan dapat memperlancar perjalanan. “Ini juga untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) karena mencetak uang itu butuh biaya,” jelasnya.

Terkait pembangunan jalan tol BORR seksi B2 Kedung Badak-Simpang Yasmin, Hendro menegaskan bahwa pelaksanaannya dimajukan atau dipercepat 100 hari dari target 510 hari menjadi 410 hari. 

“Tujuannya agar cepat bisa dikerjakan pembangunan tahap selanjutnya, membantu mengurangi kemacetan di Jalan Sholeh Iskandar, dan tentunya mengurangi cost proyek. Terkait pembebasan tanahnya sudah 97 persen dibebaskan, kendalanya ada yang minta tanahnya semua dibebaskan dan ada yang status kepemilikan tanahnya no name atau tidak diketahui nama pemiliknya sehingga dititipkan di Pengadilan,” papar Hendro. (cep)