Connect with us

NEWS

Faktor Kemenangan Pilkada 2018 Ditentukan oleh Tim Ini

Published

on

Bogorzone.com, Jakarta – Tim Media Center atau Tim Serangan Udara dinilai menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan calon Gubernur/Bupati/Walikota dalam Pilkada 2018 nanti. Karena itu, Tim Sukses Kampanye tidak boleh mengabaikan peran media center.

“Pada saat masyarakat semakin melek digital, peranan Tim Media Center sangat strategis untuk kemenangan Pilkada,” kata CEO Indonesia Media Center (IMC) Budi Purnomo Karjodihardjo, di Jakarta, belum lama ini.

Budi bicara secara panjang lebar mengenai struktur Tim Media Center dalam pemenangan Pilkada dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Cirebon yang diikuti oleh sekitar 50-an anggota, termasuk Ketua DPRD Edi Suripno S.IP, MSi, dan wakil Ketua DPRD Dra. Hj. Eti Herawati, di Hotel Santika Depok pada Sabtu (26/8/2017).

Budi memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola organisasi Tim Media Center. Dia pernah menjadi Koordinator Media Center Jokowi-Ahok (2012), Koordonator Media Center Rieke-Teten (2013), Koordinator Prabowo Media Center (2014), dan Koordinator Sandiaga Uno Media Center (2016).

Pada saat ini, menurut Budi, adalah momentum yang sangat krisial bagi para Tim Sukses Calon Gubernur /Calon Bupati yang akan mengikuti kontestasi dalam Pilkada 2018, di berbagai daerah di seluruh pelosok tanah air.

“Waktu setahun atau kurang adalah waktu yang terasa pendek untuk melakukan kondolidasi, sosialisasi, dan kampanye bagi para kandidat. Apalagi, jika salah mengambil skala prioritas dalam pola kerja Timses, malah membawa dampak buruk pada hasil akhirnya,” katanya.

Budi menyarakan, jika ingin memenangkan sebuah kontestasi, langkah awal yang harus dilakukan sebelum tim-tim yang lainnya terbentuk, adalah mendirikan Tim Media Center.

Tim Media Center, disebut Budi sebagai Tim Serangan Undara, sedangkan Tim Relawan dan Tim Partai Pendukung, disebut sebagai Tim Darat. Kombinasi dan kerjasama yang mantap untuk kedua tim ini akan menjadi senjata yang ampuh dalam memenanfkan Pilkada.

Budi menjelaskan tiga prinsip mendasar yang harus dipegang teguh oleh para praktisi media center agar kandidatnya sukses.

Prinsip Pertama, berita positif kandidat kita harus jauh lebih banyak daripada berita negatif terhadap kandidat kita.

Prinsip Kedua, berita positif kandidat kita harus jauh lebih banyak daripada berita positif terhadap kandidat lainnya.

Prinsip Ketiga, jangan biarkan berita negatif menyerang kandidat kita. Segera lakukan klarifikasi, jika perlu lakukan serangan balik melalui pihak ketiga.

“Perlu dipahami bahwa tugas Media Center yang utama adalah meningkatkan popularitas. Karena dari menabur benih popularitas lah maka kita akan memanen elektabilitas. Jika elektabilitasnya juara, maka potensi untuk meraih kesuksesan dalam suatu pilkada juga akan sangat besar,” katanya.

Menurut Budi, Tim Media Center yang efektif, mininal memiliki tiga sayap divisi utama di dalamnya. Pertama, sayap Media Relation, yang kedua, adalah sayap Media Sosial, dan yang ketiga, adalah sayap Marketing Communications.

“Kerjasama dan sinergi dari ketiga sayap Media Center ini akan membuat Tim Serangan Udara yang sangat kuat. Jika sudah menjadi paling kuat, maka Anda bisa menang,” kata Budi.

Jika Tim Sukses Anda ingin mengundang Budi Purnomo Karjodihardjo sebagai pembicara, silahkan menghubungi wa/sms : 08111157788. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KABUPATEN BOGOR

Tahun Ini, Pemkab Bogor Tidak akan Perbaiki Jalan Cikopo Selatan

Published

on

Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan.

Bogorzone.com, Ciawi– Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan rusak berat di beberapa titik. Tahun 2018 ini kondisinya akan semakin parah karena jalan alternatif nomor satu dari kawasan Gadog menuju kawasan Puncak ini tidak terkena program perawatan. Demikian dikatakan Kepala UPT PUPR Wilayah Ciawi, Eko Sulistianto.

Menurut Eko, tidak teralokasikannya biaya perawatan untuk ruas Jalan Cikopo Selatan karena adanya pemangkasan atau pengurangan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Bogor serta pemerintah pusat, dan berdampak terhadap buruknya infrastruktur di Kabupaten Bogor.

“Kami juga turut prihatin jika melihat dan merasakan kondisi Jalan Cikopo Selatan yang mengalami rusak berat. Kalau pemerintah mengalokasikan dana untuk perawatan untuk jalan tersebut, akan kami lakukan perawatan. Tetapi, tahun 2018 ini biaya untuk perawatan Jalan Cikopo Selatan tidak ada,” tandas Eko.

Untuk perbaikan ruas jalan itu, lanjut dia, Pemkab Bogor akan memperbaikinya melalui program reguler secara bertahap. “Oleh dana perawatan tidak akan tersentuh, namun pemerintah menangani jalan itu secara bertahap. Tiap satu tahun sepanjang 2 kilometer akan dibeton melalui pemenang tender,” imbuhnya.

Akibat kebijakan tersebut, para pengendara dan masyarakat merasa kecewa. Padahal Jalan Cikopo Selatan merupakan jalur alternatif pengurai kemacetan di Jalan Raya Puncak dan kerap dilintasi wisatawan. “Kebijakan itu sangat tidak tepat, ini merupakan kawasan wisata yang memerlukan kenyamanan. Selain itu, kontribusi dari dunia pariwisata kepada Pemkab Bogor cukup besar. Dengan demikian, Pemkab Bogor seharusnya memperhatikan dan mempertahankan kondisi Jalan Cikopo Selatan tetap baik,” kata Iwan Darmawan, salah seorang pengusaha di kawasan Megamendung. (dang)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KOTA BOGOR

Kejari Diminta Berani dan Tegas soal Proyek R3 yang Diduga Banyak Penyimpangan

Published

on

Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor lebih berani dan bertindak tegas mengusut proyek R3.

Bogorzone.com, Bogor – Sejumlah pihak menyoroti tajam dugaan ketidakmatangan rencana pembangunan penataan Kota Bogor. Salah satunya soal proyek Jalan Regional Ring Road (R3). Karenanya, Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor lebih berani dan bertindak tegas mengusut proyek R3.

Dalam rilisnya, LPKP menyebut bahwa ada bidang tanah yang terkena jalan R3 yang diidentifikasikan merupakan tanah eks PT Graha Pakuan Permai (GPP) yang sudah diserahkan kepada PT Bank Aspac. Bidang bidang tanah tersebut belum bersertifikat. Direktur Pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi hanya menguasai dokumen berupa akta penyerahaan dan pemindahan hak dari PT GPP kepada Bank Aspac No. 79 tanggal 18 Desember 1998 dan Nomor 87 tanggal 18 Desember 1998.

“Sesuai dokumen-dokumen yang kami miliki, diketahui bahwa tanah yang telah dilepaskan haknya oleh PT GPP kepada Bank Aspac seluas 26.626 meter persegi terdiri dari 20 Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) dan seluas 11.615 m2 yang terdiri dari 6 SPPH dan aset negara saat ini kena jalan R3 terdiri dari 9 SPPH. Kemudian yang menjadi janggal dan aneh bermula dari surat revisi permohonan P2T No.283/P2T/III/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang semula akan dibebaskan seluas 15.807 m2 menjadi seluas 15.847 m2. yang terdiri 8.195 m2 untuk jalan R3 dan 7.652 m2 untuk Kantor Kelurahan dan Gedung Puskesmas dan jalur hijau,” beber Dorektur LPKP, Rahmat Syamsul Anwar.

Tetapi, sambung Rahmat, dalam Surat Direktur Pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Indra Surya, kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor bahwa lahan negara yang kena jalan R3 hanya seluas 15.080 M. Berarti ada kelebihan luas tanah sebesar 767 m2.

“Jadi dari penjelasan di atas, kami dari LPKP menemukan adanya kelebihan dalam pembebasan tanah yang dimiliki oleh Ditjen PKNSI. maka untuk itu, LPKP meminta kepada Kejari Kota Bogor untuk segera turun dan memyidik amburadulnya pengadaan lahan jalan untuk R3. Kejari harus segera memanggil tim P2T seperti Ade Sarip Hidayat, Andi Tentri Abeng (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor), drh Herlien Kresnaningrum (Kepala Dinas Pertanian), Dody Ahdiat (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Bogor), Indra M Rusli (Kepala DCKTR), Rakhmawati (Camat Botim) dan Ida Priatna (Kabag Hukum). Jadi kami meminta Kejari selain memanggil nama nama di atas tersebut juga harus berani dan tegas,” tandasnya. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KOTA BOGOR

Ini Peluang yang Didapat, Bima Arya Jadi Pembicara Di Forum IMF-World Bank

Published

on

Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi pembicara di salah satu sesi dalam forum pertemuan tahunan yang digagas International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Westin Hotel Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10/2018).

Bogorzone.com, Bali – Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi pembicara di salah satu sesi dalam forum pertemuan tahunan yang digagas International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Westin Hotel Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10/2018). Selain memaparkan mengenai konsep Kota Bogor, Bima Arya juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan di kota hujan.

Dalam forum internasional yang diikuti oleh delegasi dari berbagai negara itu, Bima Arya berbicara dalam sesi bertajuk ‘Inclusive Urbanization Amid Global Change’. Selain Bima, tampak pembicara lain dalam forum tersebut Vice President and Chief Operating Officer International Finance Corporation Stephanie von Friedeburg, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata dan McKinsey Global Institute Director Jonathan Woetzel.

Menurut Bima, Kota Bogor saat ini tengah menghadapi dua tantangan arus simultan. Pertama, soal pertumbuhan penduduk dan kedua terkait Kota Bogor yang menjadi bagian dalam megapolitan Jabodetabek.

“Kota Bogor sebagai bagian dari megacity atau megapolitan Jakarta dan sekitarnya. Sekarang posisinya kedua di dunia setelah Tokyo dalam hal jumlah penduduk, yakni 32 juta jiwa. Belum lagi arus urbanisasi setiap tahun terus naik, komuter setiap hari 800 ribu orang per hari pulang pergi Jakarta Bogor. Dan jumlah pengunjung Bogor setiap weekend terus meningkat sekitar 300 ribu – 400 ribu orang,” ungkap Bima.

Karena itu, lanjut Bima tantangan bagi Pemkot Bogor dan wilayah megapolitan lainnya adalah bagaimana memastikan arus urbanisasi itu diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien.

“Kata kuncinya adalah kolaborasi. Sejak 2014 Kota Bogor membuka diri untuk berkolaborasi baik di skala lokal, nasional, maupun internasional. Bermitra dengan sektor swasta, kampus untuk menyusun konsep dan bermitra juga dengan komunitas. Karena tantangan urbanisasi tidak hanya bisa dihadapi sendirian oleh Pemkot tetapi juga dengan pihak lain,” jelasnya.

Dengan ritme pemerintahan saat ini yang serba cepat, menurut Bima, penting untuk melibatkan pihak swasta dalam kontribusi pembangunan. Karena, lanjut dia, negara berkembang tengah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Seperti diketahui, kita tidak bisa terus mengandalkan APBD yang terbatas untuk mewujudkan akselerasi pembangunan. Peran serta pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci sukses. Seperti arahan Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar daerah bisa mencari sumber pembiayaan lain, salah satu opsinya adalah lewat skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha). Tapi ini sedang dimatangkan format yang pas agar sesuai aturan,” beber Bima.

Momentum di kegiatan bersama IMF-World Bank itu dimanfaatkan Bima Arya untuk membuka jalan kerja sama dan menjaring minat pihak swasta agar tertarik ikut terlibat dalam pembangunan daerah.

“Paling tidak dalam pertemuan tadi, bahwa Kota Bogor ini sudah masuk radar dari world bank dan IMF untuk menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian. Saya bertemu dengan banyak pembuat kebijakan, saya bertemu dengan banyak investor, dan akan diatur waktu beberapa investor terkemuka dunia untuk berkunjung ke Kota Bogor juga. Segera dalam waktu dekat. Saya juga bertemu dengan Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata yang bilang Kota Bogor sebagai posisi strategis untuk menyambungkan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek,” pungkasnya. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
September 2017
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Trending