Connect with us

KABUPATEN BOGOR

Kakan ATR/BPN Kabupaten Bogor Serahkan 80.000 Sertifikat

Published

on

Bogorzone.com, Cibinong – Presiden Joko Widodo (Jokowi), kembali menyerahkan sedikitnya 7.486 sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang berlangsung di Lapangan Park & Ride Jalan MH Thamrin No 10 Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017) kemarin. Penyerahaan sertifikat itu untuk di wilayah zona 5 Bali dan pulau Jawa, khususnya bagi kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Kabupaten Bogor menerima 80.000 bidang sertipikat.

Presiden RI, Jokowi mengatakan di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang harus sudah diberikan kepada masyarakat.

“Tetapi sampai akhir 2016 kemarin baru 46 juta bidang yang bisa diberikan, 126 juta yang diberikan baru 46 juta, artinya masih ada 80 juta sertifikat yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masih banyak sekali, 80 juta yang harus disertifikatkan,” kata Presiden Jokowi dalam acara tersebut.

Presiden Jokowi menuturkan untuk penyerahan sertipikat hak atas tanah sebanyak 7.486 bidang kepada masyarakat se-Jabodetabek dalam program strategis nasional.

Dirinya juga memerintahkan, kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar di tahun 2017 ini dapat menyelesaikan 5 juta sertipikat di seluruh Indonesia melalui program nasional PTSL tersebut.

“Tahun ini harus diselesaikan 5 juta sertipikat di seluruh Indonesia, tahun depan 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi 9 juta sertipikat harus keluar,” tegas Jokowi.

Sementara, secara simbolis Presiden juga menyerahkan sertifikat kepada 13 penerima mewakili 13 Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan.

Penyerahan itu merupakan bagian dari program strategis akselerasi legalisasi aset yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kepala Kantor (Kakan) ATR/BPN Kabupaten Bogor, Agustyarsyah mengungkapkan, khususnya di wilayah Bumi Tegar Beriman yang mana mendapat kuota sebanyak 80.000 bidang sertipikat. Dirinya mengaku antusias masyarakat dan bukti alas hak secepatnya di berikan kepada petugas BPN yang ada di basecamp-basecamp meliputi di empat (4) kecamatan.

“Saya harapkan untuk program PTSL di Kabupaten Bogor ini yang mana meliputi 4 wilayah Kecamatan diantaranya Tajur Halang, Bojong Gede, Sukaraja, dan Kecamatan Cibinong. Selain itu bagi masyarakat dan bukti alas hak agar secepatnya di berikan kepada petugas BPN yg ada di basecamp yang ada,” ujar Agustyarsyah kepada Bogorzone.com.

Pria asal Aceh ini mengaku, bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mendapatkan target tahap pertama sebesar 17.978 bidang. Sedangkan, untuk Tahap Kedua di tahun ini ada sebanyak 80.000 bidang sertipikat.

“Dari 80.000 bidang yang kami terima dari pemerintah pusat, tersebar di 4 kecamatan yaitu Cibinong, Bojong Gede, Tahur Halang dan Sukaraja. Sementara pada kegiatan penyerahan tersebut di atas, kantah kabupaten Bogor sendiri menyerahkan 1.250 bidang sertipikat program PTSL tahap pertama,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, apabila bagi masyarakat yang juga menjadi pemohon dalam program PTSL, jika masih ada kekurangan berkas secepatnya di penuhi. Dikarenakan, sambung Agus, pengukuran akan mulai turun akhir bulan agustus 2017 ini oleh pihak ketiga.

“Harapan yang terakhir bagi saya dan jajaran, mudah-mudahan program ini jangan sampai di manfaatkan oleh segelintir orang karena PTSL ini gratis di BPN karena sudah di anggarkan melalui DIPA BPN tahun anggaran 2017,” tukasnya. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KABUPATEN BOGOR

Hore Tol Bocimi Sudah Bisa Dilalui

Published

on

Bogorzone.com,Ciawi – Kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Raya Ciawi-Sukabumi menjelang hari raya lebaran, dipastikan tidak akan terjadi lagi. Sebab, Tol Bocimi (Bogor, Ciawi, Sukabumi) seksi 1 sepanjang 15,3 KM telah dibukan secara fungsional tanpa tarif pada Jumat (8/6/2018) kemarin siang, tepatnya sejak pukul 13.00 WIB hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri 1439 hijriah.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Kamis (7/6/2018), meninjau kondisi Tol Bocimi Seksi I Ciawi-Cigombong.

“Tol Bocimi seksi I dari Ciawi ke Cigombong dengan panjang sekitar 15,3 km ini akan kita fungsikan mulai besok usai Shalat Jumat. Kondisi jalannya sudah mantap dan tengah penyelesaian pemasangan kelengkapan berupa rambu dan marka jalan. Saat ini progres Seksi I telah mencapai 89%,” kata Menteri Basuki.

Untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, kendaraan yang diperbolehkan melintas, hanya kendaraan pribadi dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Selain itu juga dilakukan pengaturan dimana untuk tanggal 8-14 Juni 2018, tol fungsional diperuntukan bagi kendaraan dari arah Jakarta menuju Sukabumi.

“Sedangkan pada hari Idul Fitri, Jumat-Minggu (15-24 Juni 2018) hanya bisa dilewati kendaraan dari arah sebaliknya,” papar Basuki.

Dengan fungsionalnya ruas tol tersebut, akan signifikan mengurangi waktu tempuh Ciawi-Cigombong dari sekitar 1-2 jam menjadi sekitar 20 menit. Selama fungsional, telah disiapkan tiga pintu tol, yakni di pintu Tol Ciawi, kilometer 6+300 Cimande/Caringin, dan kilometer 15+300 Cijeruk/Cigombong.

“Antisipasi kemacetan dilakukan dimana Pintu Tol Caringin akan dibuka jika kepadatan panjang terjadi di pintu tol Cigombong,” ungkap Menteri PUPR tersebut.

Untuk memberikan kenyamanan, lanjut Basuki, pihak pengelola menyediakan tempat perhentian (rest area) sementara bagi pemudik, yakni di kilometer 10+700 yang dilengkapi parkir kendaraan, toilet, dan mushola.

Pembangunan Tol Bocimi dibagi menjadi empat seksi, antara lain Seksi I Ciawi-Cigombong 15,3 km, Seksi II Cigombong- Cibadak 11,9 km, Seksi III Cibadak-Sukabumi Barat 13,7 km, serta Seksi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur 13 km.  

“Pembangunannya menggunakan dana investasi badan usaha jalan tol (BUJT)  PT Trans Jabar Toll dengan saham mayoritas dimiliki oleh PT Waskita Toll Road dengan nilai investasi sebesar Rp 15,95 triliun,” jelas Basuki.

Kehadiran Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) sepanjang 54 km ini, sambungnya, dapat menjadi jalan alternatif menuju Jawa Barat bagian Selatan, terutama bagi angkutan logistik yang selama ini harus berhadapan dengan kemacetan pada ruas jalan Ciawi-Cigombong-Cicurug-Cibadak.

Tol Bocimi juga akan memangkas jarak dan waktu tempuh Bogor-Sukabumi yang sekitar 67 km bila melalui jalan arteri, dari semula sekitar 5 jam menjadi sekitar 1-2 jam saja.

“Semakin lancarnya konektivitas diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Sukabumi serta mendukung kawasan wisata di selatan Jawa seperti Pelabuhan Ratu,” tukas Menteri Basuki. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KABUPATEN BOGOR

Sekda Lantik Ratusan Pejabat Eselon IV

Published

on

Suasana pelantikan 338 Pejabat Administrasi Pengawas (Eselon IV) di Gedung Tegar Beriman, Selasa (15/4/2018).

Bogorzone.com, Cibinong – Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar melantik 338 Pejabat Administrasi Pengawas (Eselon IV) di Gedung Tegar Beriman, Selasa (15/4/2018). Adang ditemanin Kepala BKPP Dadang Irfan dan Inspektur Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Benny Delyuzar.

Dalam sambutannya, Adang berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah jabatan dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagai wujud komitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik.

“Berikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat merasakan keberadaan Pemerintah, karena posisi kalian berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan peran dan tugas yang berkaitan dengan aspek teknis, perencanaan awal dan kontrol terhadap kinerja pegawai yang berada di dalam tanggung jawab kalian,” ujarnya.

Disamping itu, Adang mengingatkan, dalam kontestasi pilkada yang sedang berlangsung di Kabupaten Bogor, agar para ASN bersikap netral atau tidak berpiihak kepada pasangan calon sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Dirinya juga meminta para pejabat yang dilantik untuk mensosialisasikan aturan ini kepada pegawai di unit kerjanya masing-masing.

 “Prinsipnya jaga netralitas kita sebagai ASN melalui sikap, ucapan, perbuatan maupun tindakan yang mengarah kepada dukungan ke salah satu calon. Saya ingatkan bahwa sudah ada beberapa pejabat maupun staf di lingkup Pemkab Bogor yang sudah diberikan sanksi. Jadi saya minta sekali lagi, untuk jaga netralitas kalian,” tukas Adang. (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KABUPATEN BOGOR

Ganti Untung Lahan Tol Bocimi, Warga Cimande Hilir Minta Keadilan

Published

on

Bogorzone.com, Caringin – Warga Kampung Tenggek, RT 01/2, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, meminta keadilan kepada pemerintah. Hal itu terkait adanya dugaan intimidasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembayaran ganti untung lahan Tol Bocimi.

Apid (30), pemilik lahan yang saat ini belum dilakukan ganti untung PUPR mengatakan, pihaknya merasa terintimidasi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Sebab, lahan miliknya seluas 164 meter, dibayar tidak sesuai yang diinginkan.

“Kami minta ganti untung lahan yang terkena pembebasan pembangunan Tol Bocimi sebesar Rp.500 juta. Tapi pihak PUPR hanya akan membayar sebesar Rp.351 juta,” ujarnya kepada Bogorzone.com, Senin (7/5/2018) siang.

Menurutnya, permintaan ganti untung lahan berikut bangunan yang sudah ditempati keluarganya selama puluhan tahun itu, sangat berasalan. Karena, dari awal pembebasan lahan untuk mega proyek tol tersebut, dinilai telah terjadi kejanggalan.

“Masa di satu hamparan lahan yang sama, harga ganti untung kepada pemilik berbeda-beda. Bahkan ada yang lebih tinggi harganya daripada lahan milik kami,” papar Apid.

Selain itu, ketidak adilan yang dilakukan pihak PUPR atau tim pembebasan lahan dari pemerintah, saat pihaknya mengajukan keberatan dengan harga yang sudah ditentukan.

Harusnya, lanjut Apid, baik itu pihak pemerintah desa, kecamatan, kabupaten hingga pemerintah pusat, melakukan musyawarah dengan para pemilik lahan yang keberatan.

“Saat ini ada tiga bidang di Desa Cimande Hilir yang lahannya belum dilakukan pembayaran ganti untung. Semuanya termasuk kami ingin ada perubahan harga ganti untung, sayang nya tidak ada upaya musyawarah, malah melakukan konsinyasi,” ungkapnya.

Apid menegaskan, pihaknya tidak akan menyerah dengan permasalahan tersebut. Terlebih, dari awal pihaknya sudah mengajukan keberatan dengan ganti untung yang diberikan pemerintah.

“Kami sebagai warga awam yang tidak tahu hukum, hanya minta keadilan. Ini lahan kami ko, kenapa harus dipaksa di jual tidak sesuai keinginan. Parahnya lagi, kami diminta untuk keluar dari rumah oleh pihak pengadilan negeri (PN) Cibinong sampai tanggal 9 Mei, sedangkan pembayaran ganti untung belum diterima kami,” tukasnya.

Pantauan di lokasi pembangunan Tol Bocimi, dari ketiga bidang lahan yang belum dibayar ganti untung, masih berdiri kokoh bangunan rumah dan ditempati beberapa kepala keluarga (KK). (ris)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
August 2017
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Trending