Connect with us

NEWS

Banyak Pengrusakan Situs Purbakala, Pemerintah Harus Turun Tangan

Published

on

Bogorzone.com, Jakarta – Sehubungan dengan maraknya vandalisme dan perusakan situs-situs purbakala, komunitas yang peduli budaya nusantara meminta Pemerintah untuk lebih serius dan lebih tanggap dalam menjaga warisan budaya leluhur itu.

“Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sangat jelas mengamanatkan agar kita memberikan perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah di sekitar kita,” kata Ketua Yayasan Bawono Toto, BP Karjodihardjo di Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Karjodihardjo menegaskan bahwa UU ini memberikan tugas kepada pemerintah, baik di Pusat, maupun di Daerah untuk bahu-membahu menjaga kelestarian situs-situs purbakala ini.

Karjodihardjo menjelaskan bahwa Yayasan Bawono Toto yang dikelolanya memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap pelestarian situs, sehingga menjadi tanggungjawabnya untuk mengingatkan semua pihak.

Menurutnya, keberadaan situs purbakala mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan juga teknologi. Bahkan, situs purbakala harus dilihat sebagai jejak masa lalu sebuah bangsa.

“Dari jejak masa lalu itulah kita bisa melihat bagaimana karakter kita berkembang dan tumbuh, dan memroyeksikan masa depan kita sebagai sebuah bangsa,” kata Karjodihardjo.

Berdasarkan laporan media Beritagar.id, sejumlah situs diberitakan mengalami vandalusme dan pengrusakan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, aksi corat coret di situs Calonarang, yang diduga terjadi Sabtu (22/7/2017) petang, masih diselidiki oleh polisi.

Namun aksi corat coret itu bukanlah aksi perusakan pertama yang terjadi di situs Calonarang, yang terletak di Dusun Butuh Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Isu perusakan situs Calonarang juga muncul bangunan baru berupa tambahan plesteran semen. Umpak–benda purbakala di situs itu–ditaruh di atasnya, dengan menyatukannya dengan bangunan baru itu. Jelas, keaslian situs itu sudah dirusak.

Bukan cuma itu. Tambahan lainnya tak kalah ajaib: tiga makam yang disebut-sebut sebagai makam Calonarang, makam Ratna Manggali dan makam sang ajudan Calonarang. Padahal sebelumnya tidak pernah ada makam di situs tersebut.

Selain situs Calonarang, Beritagar.id juga mencatar ada sejumlah situs bersejarah lain yang rusak karena beralih fungsi. Di Dusun Kumisik, Desa Lawanganagung, Kecamatan Sugio Lamongan, sebuah situs yang diduga candi telah berubah menjadi makam.

Situs Petilasan Damarwulan di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang juga rusak karena areal di sekitar beralih fungsi menjadi kolam pemancingan ikan.

Aktivitas pembangunan di areal sekitar juga sering menjadi penyebab kerusakan situs bersejarah. Situs budaya Waruga di Desa Kuwil Minahasa Utara, misal, mengalami kerusakan akibat pelaksanaan proyek pembangunan bendungan. Situs gua prasejarah di Kabupaten Tulungagung, contoh lain, terancam rusak akibat penambangan marmer.

Tak sedikit situs bersejarah rusak karena aksi vandalisme. Petilasan raja Thailand, Chulalakron, di kawasan Curug Dago dan situs purbakala Lava Bantal di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman rusak akibat aksi vandal para pemburu batu akik.

Vandalisme juga telah merusak peninggalan sejarah di Liang Nyere, Kutai Timur. Begitu juga dengan situs peninggalan kerajaan Singhasari di Desa Torongrejo, Batu, yang rusak karena dibakar sejumlah orang.

Selain itu, kehancuran situs-situs bersejarah juga bisa disulut oleh penjarahan seperti yang terjadi atas bangunan purbakala Majapahit di kabupaten Mojokerto; atau ketidakcermatan dalam melakukan revitalisasi seperti terjadi pada Komplek Makam Sunan Giri, Gresik; atau karena memang terabaikan seperti menimpa nasib situs manusia purba di Kelurahan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.

“Kami sangat prihatin dengan pemberitaan seperti itu. Karena hal ini berarti aparatur yang bertanggungjawab di bidang kepurbakalaan ini tidak bekerja dengan optimal. Bisa jadi sosialisasi dari pusat ke daerah hingga ke aparat paling ujung, tidak efektif,” kata Karjodijardjo.

Karjodihardjo setuju, kita tidak perlu mencemaskan masa lalu, yang sudah barang tentu berbeda dengan masa kini. Justru, sebaliknya, kesadaran sejarah malah akan membuat kita lebih mantap memilih jalan hari ini, dan merencanakan masa depan kita.

“Kehilangan jejak masa lalu justru membahayakan orientasi kita ke masa depan. Jika tak bisa terlibat dalam merawatnya, setidaknya, janganlah kita terlibat merusak situs-situs purbakala,” tutupnya. (rin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KABUPATEN BOGOR

Tahun Ini, Pemkab Bogor Tidak akan Perbaiki Jalan Cikopo Selatan

Published

on

Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan.

Bogorzone.com, Ciawi– Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan rusak berat di beberapa titik. Tahun 2018 ini kondisinya akan semakin parah karena jalan alternatif nomor satu dari kawasan Gadog menuju kawasan Puncak ini tidak terkena program perawatan. Demikian dikatakan Kepala UPT PUPR Wilayah Ciawi, Eko Sulistianto.

Menurut Eko, tidak teralokasikannya biaya perawatan untuk ruas Jalan Cikopo Selatan karena adanya pemangkasan atau pengurangan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Bogor serta pemerintah pusat, dan berdampak terhadap buruknya infrastruktur di Kabupaten Bogor.

“Kami juga turut prihatin jika melihat dan merasakan kondisi Jalan Cikopo Selatan yang mengalami rusak berat. Kalau pemerintah mengalokasikan dana untuk perawatan untuk jalan tersebut, akan kami lakukan perawatan. Tetapi, tahun 2018 ini biaya untuk perawatan Jalan Cikopo Selatan tidak ada,” tandas Eko.

Untuk perbaikan ruas jalan itu, lanjut dia, Pemkab Bogor akan memperbaikinya melalui program reguler secara bertahap. “Oleh dana perawatan tidak akan tersentuh, namun pemerintah menangani jalan itu secara bertahap. Tiap satu tahun sepanjang 2 kilometer akan dibeton melalui pemenang tender,” imbuhnya.

Akibat kebijakan tersebut, para pengendara dan masyarakat merasa kecewa. Padahal Jalan Cikopo Selatan merupakan jalur alternatif pengurai kemacetan di Jalan Raya Puncak dan kerap dilintasi wisatawan. “Kebijakan itu sangat tidak tepat, ini merupakan kawasan wisata yang memerlukan kenyamanan. Selain itu, kontribusi dari dunia pariwisata kepada Pemkab Bogor cukup besar. Dengan demikian, Pemkab Bogor seharusnya memperhatikan dan mempertahankan kondisi Jalan Cikopo Selatan tetap baik,” kata Iwan Darmawan, salah seorang pengusaha di kawasan Megamendung. (dang)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KOTA BOGOR

Kejari Diminta Berani dan Tegas soal Proyek R3 yang Diduga Banyak Penyimpangan

Published

on

Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor lebih berani dan bertindak tegas mengusut proyek R3.

Bogorzone.com, Bogor – Sejumlah pihak menyoroti tajam dugaan ketidakmatangan rencana pembangunan penataan Kota Bogor. Salah satunya soal proyek Jalan Regional Ring Road (R3). Karenanya, Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor lebih berani dan bertindak tegas mengusut proyek R3.

Dalam rilisnya, LPKP menyebut bahwa ada bidang tanah yang terkena jalan R3 yang diidentifikasikan merupakan tanah eks PT Graha Pakuan Permai (GPP) yang sudah diserahkan kepada PT Bank Aspac. Bidang bidang tanah tersebut belum bersertifikat. Direktur Pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi hanya menguasai dokumen berupa akta penyerahaan dan pemindahan hak dari PT GPP kepada Bank Aspac No. 79 tanggal 18 Desember 1998 dan Nomor 87 tanggal 18 Desember 1998.

“Sesuai dokumen-dokumen yang kami miliki, diketahui bahwa tanah yang telah dilepaskan haknya oleh PT GPP kepada Bank Aspac seluas 26.626 meter persegi terdiri dari 20 Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) dan seluas 11.615 m2 yang terdiri dari 6 SPPH dan aset negara saat ini kena jalan R3 terdiri dari 9 SPPH. Kemudian yang menjadi janggal dan aneh bermula dari surat revisi permohonan P2T No.283/P2T/III/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang semula akan dibebaskan seluas 15.807 m2 menjadi seluas 15.847 m2. yang terdiri 8.195 m2 untuk jalan R3 dan 7.652 m2 untuk Kantor Kelurahan dan Gedung Puskesmas dan jalur hijau,” beber Dorektur LPKP, Rahmat Syamsul Anwar.

Tetapi, sambung Rahmat, dalam Surat Direktur Pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Indra Surya, kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor bahwa lahan negara yang kena jalan R3 hanya seluas 15.080 M. Berarti ada kelebihan luas tanah sebesar 767 m2.

“Jadi dari penjelasan di atas, kami dari LPKP menemukan adanya kelebihan dalam pembebasan tanah yang dimiliki oleh Ditjen PKNSI. maka untuk itu, LPKP meminta kepada Kejari Kota Bogor untuk segera turun dan memyidik amburadulnya pengadaan lahan jalan untuk R3. Kejari harus segera memanggil tim P2T seperti Ade Sarip Hidayat, Andi Tentri Abeng (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor), drh Herlien Kresnaningrum (Kepala Dinas Pertanian), Dody Ahdiat (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Bogor), Indra M Rusli (Kepala DCKTR), Rakhmawati (Camat Botim) dan Ida Priatna (Kabag Hukum). Jadi kami meminta Kejari selain memanggil nama nama di atas tersebut juga harus berani dan tegas,” tandasnya. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KOTA BOGOR

Ini Peluang yang Didapat, Bima Arya Jadi Pembicara Di Forum IMF-World Bank

Published

on

Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi pembicara di salah satu sesi dalam forum pertemuan tahunan yang digagas International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Westin Hotel Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10/2018).

Bogorzone.com, Bali – Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi pembicara di salah satu sesi dalam forum pertemuan tahunan yang digagas International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Westin Hotel Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10/2018). Selain memaparkan mengenai konsep Kota Bogor, Bima Arya juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan di kota hujan.

Dalam forum internasional yang diikuti oleh delegasi dari berbagai negara itu, Bima Arya berbicara dalam sesi bertajuk ‘Inclusive Urbanization Amid Global Change’. Selain Bima, tampak pembicara lain dalam forum tersebut Vice President and Chief Operating Officer International Finance Corporation Stephanie von Friedeburg, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata dan McKinsey Global Institute Director Jonathan Woetzel.

Menurut Bima, Kota Bogor saat ini tengah menghadapi dua tantangan arus simultan. Pertama, soal pertumbuhan penduduk dan kedua terkait Kota Bogor yang menjadi bagian dalam megapolitan Jabodetabek.

“Kota Bogor sebagai bagian dari megacity atau megapolitan Jakarta dan sekitarnya. Sekarang posisinya kedua di dunia setelah Tokyo dalam hal jumlah penduduk, yakni 32 juta jiwa. Belum lagi arus urbanisasi setiap tahun terus naik, komuter setiap hari 800 ribu orang per hari pulang pergi Jakarta Bogor. Dan jumlah pengunjung Bogor setiap weekend terus meningkat sekitar 300 ribu – 400 ribu orang,” ungkap Bima.

Karena itu, lanjut Bima tantangan bagi Pemkot Bogor dan wilayah megapolitan lainnya adalah bagaimana memastikan arus urbanisasi itu diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien.

“Kata kuncinya adalah kolaborasi. Sejak 2014 Kota Bogor membuka diri untuk berkolaborasi baik di skala lokal, nasional, maupun internasional. Bermitra dengan sektor swasta, kampus untuk menyusun konsep dan bermitra juga dengan komunitas. Karena tantangan urbanisasi tidak hanya bisa dihadapi sendirian oleh Pemkot tetapi juga dengan pihak lain,” jelasnya.

Dengan ritme pemerintahan saat ini yang serba cepat, menurut Bima, penting untuk melibatkan pihak swasta dalam kontribusi pembangunan. Karena, lanjut dia, negara berkembang tengah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Seperti diketahui, kita tidak bisa terus mengandalkan APBD yang terbatas untuk mewujudkan akselerasi pembangunan. Peran serta pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci sukses. Seperti arahan Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar daerah bisa mencari sumber pembiayaan lain, salah satu opsinya adalah lewat skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha). Tapi ini sedang dimatangkan format yang pas agar sesuai aturan,” beber Bima.

Momentum di kegiatan bersama IMF-World Bank itu dimanfaatkan Bima Arya untuk membuka jalan kerja sama dan menjaring minat pihak swasta agar tertarik ikut terlibat dalam pembangunan daerah.

“Paling tidak dalam pertemuan tadi, bahwa Kota Bogor ini sudah masuk radar dari world bank dan IMF untuk menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian. Saya bertemu dengan banyak pembuat kebijakan, saya bertemu dengan banyak investor, dan akan diatur waktu beberapa investor terkemuka dunia untuk berkunjung ke Kota Bogor juga. Segera dalam waktu dekat. Saya juga bertemu dengan Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata yang bilang Kota Bogor sebagai posisi strategis untuk menyambungkan layanan transportasi di wilayah Jabodetabek,” pungkasnya. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
August 2017
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Trending