Penyidik Kejari Serahkan BB dan 5 TSK Koruptor Talud ke JPU

Bogorzone.com, Bogor – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor telah menyerahkan barang bukti (BB) dan tersangka (TSK) kasus dugaan korupsi pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau Talud senilai Rp2,4 miliar di Kampung Muara RT 06/08, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (19/7/2017).

Dalam perkara tersebut, Kejari menahan lima tersangka. Yakni J Direktur CV Maya Persada, SN Direktur CV Cipta Sarana Utama, keduanya merupakan konsultan pengawas dalam proyek itu. Ketiga, KY PNS Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor, BR Direktur Utama PT Indotama Anugrah, dan JM selaku Direktur Utama PT Satria Lestari Graha.

“Kelima tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Paledang untuk 20 hari ke depan. Proses pelaksanaannya penyerahan BB dan TSK berlangsung dari pukul 12.00 hingga 14.30 WIB,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Andhie Fajar Arianto kepada wartawan, Rabu (19/7/2017).

Kelima tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU 31/1999 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider pasal 3 junto pasal 18 UU 31/1999 junto UU No 20 Tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman minimal 3 tahun paling lama 20 tahun.

Andhie menegaskan, selanjutnya Kejari akan segera melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi tersebut ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung untuk segera disidangkan. “Mudah-mudahan tidak lama segera disidangkan,” kata Andhie.

Diketahui, kasus korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,4 miliar pada proyek pembangunan talud dari APBN anggaran tahun 2015 itu tak sesuai dengan spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proyek tersebut adalah program prioritas Nawacita Presiden Jokowi.

Proyek itu datang dari Direktorat Jendral Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan dilelangkan oleh ULP Provinsi Jawa Barat. (cep)