Connect with us

POLITIK

Rumah Pangan Golkar Diresmikan Wali Kota Bogor

Published

on

Bogorzone.com, Bogor – Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) meresmikan Rumah Pangan Golkar di Kota Bogor, tepatnya di Jalan Achmad Adnawijaya-Pandu Raya No. 69. RPG kelima nasional dan kesatu di Jawa Barat ini diresmikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kamis (10/11/2016).

Peresmian ini dihadiri Ketua Umum IIPG Deisti Astriani Novanto, Sekjen Ridho Idrus Marham, Ketua IIPG Jawa Barat Anne Dedi Mulyadi, Ketua IIPG Kota Bogor Ina M. Ruswandi dan Sekretaris Lamia Sylvanie Tagor, inisiator IIPG Kota Bogor Tauhid J. Tagor, serta Cut Emma Eka Sastra dan organisasi sayap partai.

Selain potong tumpeng dan gunting pita, RPG Kota Bogor mengelar pasar sembako murah dengan menyediakan sebanyak 300 paket sembako seharga Rp20.000.

Ketua Umum IIPG Deisti Astriani Novanto, mengatakan, IIPG bergerak di bidang sosial dan RPG adalah salah satu programnya selain bedah 1.000 rumah. IIPG menargetkan tahun 2016 ini RPG sudah ada di 15 provinsi termasuk di luar pulau Jawa.

“RPG ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Di mana saat ini harga-harga sembako tinggi. RPG hadir untuk memberi solusi dengan menjual sembako murah dibanding harga pasar dan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat,” katanya.

Deisti menegaskan, RPG terbuka untuk umum dan tak mengharuskan hanya bagi anggota Partai Golkar. “Di Kota Bogor sendiri RPG ini akan dibuka lagi di 19 titik untuk menjangkau seluruh pelosok agar merata dan kehadiran RPG dan Golkar bisa dirasakan masyarakat,” imbuhnya. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Alaska : Anggaran untuk THR dan Gaji 13 Ilegal!

Published

on

Bogorzone.com, Bogor – Surat Edaran Kemendagri No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk THR dan Gaji ke-13 merupakan sebuah jebakan betmen kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia.

“Maka kami dari aliansi lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) yang terdiri dari lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) bersama Center for Budget Analysis (CBA) menilai, surat perintah Kemendagri tersebut yang memaksa alokasi APBD untuk THR dan Gaji 13 bisa dianggap sebagai anggaran ilegal karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar undang-undang,” tegas Koordinator Alaska, Adri Zulpianto, kepada Hallobogor.com.

Selain itu, surat perintah Kemendagri tersebut seperti menggali lobang kuburan untuk mengubur kepala daerah yang sudah mengalokasikan anggaran THR dan Gaji 13 PNS. Artinya, ketika kepala daerah mengikuti surat perintah menteri dalam negeri tersebut, maka kepala daerah menjadi target makanan empuk aparat hukum seperti KPK.

“Oleh karena itu, kami dari Alaska, sebelum nasi menjadi bubur, meminta Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan surat tersebut, karenaTHR dan Gaji 13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018 supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK,” tandasnya.

Yang kedua, kata Adri, pihaknya meminta Kementerian Keuangan Sri Mulyani untuk segera membatalkan THR dan Gaji 13 ASN dan Honorer di lingkungan pemerintah pusat, karena hal ini hanya menjadi bentuk ketidakadilan bagi ASN di tingkat daerah. Di mana anggaran THR dan Gaji 13 disediakan oleh pemerintah pusat, sedangkan THR maupun gaji ke- 13 untuk pemerintah daerah alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Jokowi Tolak Jihad KPU, Nawacitq Jadi Nawaduka

Published

on

Bogorzone.com, Bogor – Jokowi menolak usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang eks napi koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg) di pemilu yang akan datang. Praktis penolakan Jokowi ini mendapat respons miring berbagai kalangan.

Sejumlah lembaga menilai, penolakan Jokowi bertentangan terhadap Nawacita yang ingin menciptakan revolusi sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sehingga hal ini menjadikan Nawacita jadi Nawaduka.

“Kami dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) bersama CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada KPU untuk tetap berjihad melawan koruptor dengan cara melarang eks napi korupsi sebagai anggota legislatif,” tegas Koordinator Alaska, Adri Zulpianto, kepada Hallobogor.com.

Diperkirakan, napi koruptor yang akan ikut menjadi caleg 2019 akan semakin banyak dan meningkat. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus pidana korupsi dengan mengalami kerugian negara hingga mencapai Rp1,5 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan 1.298 tersangka kasus korupsi yang mengakibatkan peningkatan kerugian negara mencapai Rp6,5 triliun.

“Kalau mantan napi koruptor tidak dilarang menjadi caleg, maka bisa-bisa partai politik dikuasai oleh mantan para koruptor, yang bukan hanya merusak partai politik tapi juga bisa merusak lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat. Atau tahun 2019, lembaga legislatif bukan lagi sebagai lembaga perwakilan rakyat tapi sudah berubah menjadi lembaga perwakilan koruptor,” papar Adri.

Alasan lain kenapa napi korupsi harus dilarang menjadi caleg, sambung Adri, karena jika dibiarkan mereka jadi caleg merupakan bentuk ketidakadilan bagi caleg miskin. Ditengarai mantan napi korupsi ini masih memiliki harta kekayaan tersembunyi dan melimpah yang bisa mempengaruhi para pemilih.

Pada saat mantan napi korupsi d proses hukum, para penyidik tidak menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada banyak tersangka koruptor. Sehingga, harta tersangka korupsi ini masih masih aman tersimpan untuk modal politik.

“Selain itu, kami menengarai harta kekayaan napi koruptor ini bisa digunakan sebagai modal untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Harta kekayaan ini juga bisa digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka dapat terpilih dibandingkan dengan caleg miskin atau dhuafa,” ujar Adri.

“Dengan demikian, kami dari Alaska menolak mantan napi koruptor menjadi caleg. mereka tidak pantas mewakili rakyat, karena mantan napi ini sudah memiliki dosa besar terhadap masyarakat, dosa besar tersebut diperlihatkan ketika mereka, mencuri uang rakyat dan memiskinkan rakyat,” tandas Adri Zulpianto. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Ini Rahasia Stamina Achmad Ru’yat Tetap Prima Saat Berkampanye

Published

on

banyak mengeluarkan energi baik secara mental maupun fisik termasuk waktu untuk beristirahat, Paslon nomor urut satu Tidak Merasa Lelah.

Bogorzone.com, Bogor – Tahapan kampanye pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor 2018 sudah berjalan selama 80 hari atau hampir tiga bulan. Setiap harinya kecuali hari libur nasional, masing-masing paslon terus blusukan ke berbagai wilayah se-Kota Bogor untuk memaparkan dan meyakinkan masyarakat dengan berbagai program unggulan yang ditawari dan dimilikinya.

Tentunya dengan waktu yang seperti itu, banyak mengeluarkan energi baik secara mental maupun fisik termasuk waktu untuk beristirahat (tidur, red). Namun demikian, hal tersebut tidak membuat stamina paslon nomor urut satu yakni Achmad Ru’yat yang berpasangan dengan Zaenul Mutaqin ini merasa lelah.

Dengan penuh semangat, calon yang diusung oleh PKS, PPP dan Gerindra ini terus melakukan berbagai kegiatan baik berkampanye maupun kegiatan pribadi, mulai dari pagi hari sampai sore bahkan larut malam untuk tiba di rumah.

Ketika ditanya apa rahasia atau kunci dari staminanya, Achmad Ru’yat mengungkapkan setelah dirinya bersama Zaenul Mutaqin ditetapkan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut satu, dirinya merasa bahagia terlebih saat bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan langsung keluhan, keinginan serta harapannya.

“Saya merasa bahagia bisa bersilaturahmi serta hadir di tengah – tengah masyarakat sehingga hal itulah yang membuat saya tidak merasa lelah baik secara mental maupun fisik meskipun waktu untuk beristirahat sangat berkurang,” ucap Achmad Ru’yat usai menyapa warga di Kelurahan Pamoyanan dan Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Senin (7/5/2018).

Achmad Ru’yat mengaku, staminanya tetap prima karena dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya diproduksinya hormon endorphin, di mana hormon ini dikenal sebagai hormon yang berfungsi untuk memperbaiki mood, meningkatkan imunitas, mengurangi stres, serta meningkatkan daya ingat dan konsentrasi sehingga bisa membuat rasa kebahagiaan.

“Munculnya hormon endorphin ini akibat rajin silaturahmi bertemu dengan warga. Jadi harus rajin-rajin silaturahmi, Insya Allah dengan seperti itu ketika kita menjalani tahapan kampanye ini akan terus merasa bahagia,” tegas Achmad Ru’yat.

Sementara, kehadiran Achmad Ru’yat di Kelurahan Pamoyanan dan Kelurahan Empang mendapat sambutan hangat oleh warga. Banyak warga yang menyampaikan keluhan, aspirasi dan harapannya.

Dari sekian banyak wilayah yang telah dikunjungi, hampir semua masyarakat menyampaikan dan membawa kesan yang sama yakni jangan melupakan apa telah disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.

“Warga berharap paslon yang berkunjung jangan hanya datang menjelang pilkada saja, tetapi harus terus hadir setelah proses Pilkada selesai karena setelah terpilih kepala daerah pun harus terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat sehingga antara harapan yang disampaikan masyarakat ditindak lanjuti dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kepala daerah,” ungkap Dadang Irawan selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Empang.

Tidak hanya itu, warga pun mengilustrasikan harapannya dengan sebuah pertanyaan yakni “Naon bedana Pil KB jeung Pilkada” yang artinya jika Pil KB bilamana lupa pasti akan jadi, sedangkan Pilkada jika jadi biasanya lupa.

“Pesan ini tentu menjadi perhatian yang serius dari pasangan RZ untuk merespons dan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” kata Achmad Ru’yat menyikapi pertanyaan warganya. (cep)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
November 2016
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Trending